Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Keniscayaan 18 tahun Presiden ‘Gitu aja kok repot’ dilengserkan hoaks
HEADLINE

Keniscayaan 18 tahun Presiden ‘Gitu aja kok repot’ dilengserkan hoaks 

Refleksi: Joko Irianto Hamid (Pempred LensaIndonesia.com)

“GITU AJA KOK REPOT”, demikian narasi pendek yang kerap dilontarkan Presiden RI ke 4 Gus Dur. Di tengah dinamika gempita siklus transisi politik kepemimpinan Presiden RI ke 7 Joko Widodo jilid 1 ke jilid 2, narasi pendek Gus Dur ini seperti jadi keniscayaan.

“Gitu aja kok repot”. Bak sebuah adagium menakar siapa yang paling ideal berpredikat figur kenegarawanan di republik ini.

Mencengangkan. Mencenungkan. Menggagapkan. Menakjubkan. Begitu suasana emosi politik yang senantiasa teronce –salah satunya– lewat narasi pendek Presiden Gus Dur di era pemerintahannya. Narasi “Gitu aja kok repot”, sarat energi filosofi. Sarat spirit kearifan. Apologetik jiwa besar pemimpin bangsa. Sulit disentuh syahwat politik pragmatis, tentunya.

Fakta, periode kelembagaan kepresidenan Gus Dur pun berisalah mirip narasi pendeknya. Keniscayaan sejarah mencatat pemerintahan Presiden Gus Dur pun berakhir terpendek dari seluruh periode kepemimpinan presiden RI. Mulai dari Ir Soekarno sampai Ir Joko Widodo. Hanya dua tahun.

Bersyukur. Gonjang ganjing Gus Dur meninggalkan Istana Negara, malah seperti anekdot “Gitu aja kok repot’’. Gus Dur keluar Istana super terhormat di republik ini, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, malah hanya mengenakan celana pendek.

Tragis. Tapi juga naif. Drama politik mencengangkan dunia itu, ternyata tidak ada satu pun rakyat yang jadi korban seperti kerusuhan 22 Mei 2019 –demo tolak hasil Pilpres 2019— yang menewaskan 8 nyawa.

Toh, dari ‘ideologi’ narasi pendek Gus Dur itu pula, faktanya periodisasi pemerintahan Gus Dur mampu melahirkan variable keniscayaan sejarah besar dalam politik pemerintahan di Indonesia.

Klimaksnya, 23 Juli 2001 itu. Dan, kini genap 18 tahun. Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden sangat kontroversial. Salah satu isinya adalah membubarkan MPR/DPR. Ini ikhwal, Gus Dur dilengserkan Sidang Istimewa MPR yang dipimpin Ketua MPR Amien Rais.

Heroisme politik Gus Dur itu seperti mengulang sejarah Dekrit yang pernah ditorehkan Presiden RI ke-1 Ir Soekarno. Presiden berkaliber dunia yang ditakuti negara super power lantaran pelopor berhimpunnya Negara Negara Asia Afrika.

Bedanya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, untuk pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955. Dan, penggantian Undang Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD ’45. Kegeraman politik Soekarno ini menyikapi Badan Konstituante yang gagal menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950.

Sebaliknya, Gus Dur mengeluarkan Dekrit, sebagai bentuk perlawanan pada parlemen. Ini bak apologetik kesimpulan politik Gus Dur yang sejak dilantik jadi Presiden RI ke-4 seperti menghadapi disain besar menjadikan dirinya sebagai ‘tumbal politik’ orde reformasi.

Dalam pemberitaan media cetak maupun TV dan radio dari hari ke hari, Gus Dur di Istana Negara maupun di luar Istana senantiasa sarat intrik dan gaduh polemik. Narasi politik riil dan hoaks campur aduk. Sulit diurai. Klarifikasi tidak semudah dilakukan seperti mengendus hoaks era media sosial (Medsos) digital saat ini.

Kegaduhan demi kegaduhan politik terus terjadi. Tumpang tindih yang riil dan hoaks semakin mengristal. Mirip angin yang kemudian bermetamorfosis jadi badai. Presiden Gus Dur bertambah banyak yang memusuhi. Apa pun kebijakan Gus Dur selalu menjadi gaduh polemik. Gaduh hoaks.

Gus Dur terus tersudutkan. Pasca 100 hari kepemimpinan Presiden Gus Dur, media mengendus ada manuver-manuver politik bersimbiosis mutualisme dengan reaksi meninggalkan Gus Dur. Friksi Parpol, parlemen, tentara, birokrat, praktisi, pengusaha, media massa, berangsur massif kompak menjauh dari Gus Dur. Para tokoh organisasi keagamaan yang semula mendorong Gus Dur masuk Istana, bahkan ada yang berseberangan secara terbuka. Begitu pula di antara pembantunya di kabinet, seperti ada yang ‘menikam’ dari dalam.

Cekak aos. Hanya selang hitungan jam pasca Gus Dur mengeluarkan Dekrit, politik Kompleks Gedung Senayan MPR/ DPR bergema. Seolah sebelumnya, sudah ada bocoran bahwa Gus Dur akan mengeluarkan Dekrit. Sidang istimewa MPR berlangsung heboh; ‘Mengkudeta’ Gus Dur.

Ilustrasi. @dok. liputan6

MODAL DENGKUL

Paradoks. Gus Dur dipilih jadi presiden untuk melanjutkan pembaharuan politik di era reformasi.

Pasca Presiden Soeharto dilengserkan gerakan reformasi 1998, jabatan presiden digantikan BJ Habibie. Kran demokrasi dibuka. Partai politik tidak lagi dibonsai seperti era orde baru. Hanya ada Golkar, PPP dan PDI kemudian jadi PDI Perjuangan. Pemilu 1999 digelar. PDI Perjuangan menjadi pemenang.

Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais cukup piawai memainkan skenario manuver politik. Meski PAN tidak jadi juara Pemilu, Amien mampu mulus jadi Ketua MPR periode 1999-2004. Amien berniscaya penentu arah demokrasi di negeri ini pasca Soeharto tumbang.

MPR sebagai lembaga tertinggi negara, berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak. Pilpres memang belum secara langsung seperti sekarang. MPR berperanan jadi penentu.

“Pemilu legislatif 1999, PDIP jadi pemenang. Tapi, Amien Rais dengan manuver Poros Tengah berhasil menjegal Megawati dan menaikkan Gus Dur jadi Presiden yang dipilih MPR,” kata Asvi, ahli sejarah di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dikutip detik.com, 15 Juli 2018.

Ada ucapan Gus Dur yang kerap disampaikan ulang oleh banyak orang terkait menjadi Presiden RI. “Jadi politikus tidak butuh modal, saya jadi presiden modal dengkul, yaitu dengkulnya Amien Rais,” kata Gus Dur, sarkasme.

Meski jadi presiden terpendek, Gus Dur mampu melahirkan kesejarahan baru merombak dasar-dasar negeri ini dalam bermadzab demokrasi. Media mencatat, ada sepuluh perubahan besar dilakukan Gus Dur. Pola rezim ala militer-nya Presiden Soeharto yang terkonstruksi dalam 32 tahun dengan lebel Orde Baru, seolah dilenyapkan.

Mafhum. Guru Besar Ilmu Manajemen UI, Renald Kasali menyebut, tiga perubahan mendasar di antara 10 perubahan yang dilakukan Gus Dur, kini semua rakyat Indonesia menikmati buahnya. Berikut tiga karya besar Gus Dur;

TENTARA KEMBALI KE BARAK
Pasca rezim Soeharto ambruk, reformasi besar-besaran atau “Demiliterisasi” dilakukan mendasar di organisasi militer. Nama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) diganti TNI (Tentara Nasional Indonesia). Peran kekaryaan dwi fungsi ABRI dihapus. ABRI tidak boleh lagi berpolitik praktis dan peran politik di DPR. Fraksi TNI-Polri ditiadakan.

Di bawah kendali Menteri Pertahanan Mahfud MD, Presiden Gus Dur mengubah peran dan fungsi militer sebagai tentara yang professional. Kembali ke barak. Praktis, tidak ada lagi person TNI aktif yang menjabat di posisi sipil. Juga tidak ada lagi yang berpolitik praktis, apalagi berbisnis.

Gus Dur melakukan terobosan besar mengubah peran dan fungsi tentara, termasuk mereformasi banyak turunan TNI. Di antaranya, Panglima TNI dipercayakan jenderal Angkatan Laut, saat itu ditunjuk Laksamana Widodo AS. Menteri Pertahanan diserahkan figur sipil dari kalangan akademisi, yaitu Juwono Sudarsono dan Mahfud MD.

MEMBEBASKAN PERAN PERS
Kebebasan pers selama 32 tahun dibungkam rezim Soeharto lewat kewenangan absolut Departemen Penerangan (Deppen) yang dikenal dengan sarkasme “Penyabut nyawa SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)”. Semua usaha penerbitan media seperti ‘macan ompong’. Akhirnya, Deppen dibubarkan Presiden Gus Dur. Ini demi menghidupkan kembali peran pers dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintahan, dan ketebukaan informasi dari semua instansi pemerintah maupun sawasta.

Departemen Sosial yang dibangun Orde Baru, untuk –salah satunya—tujuan menciptakan ketergantungan masyarakat pada Negara, juga dibubarkan. Pembubaran dua departemen strategis penguasa itu berdampak gejolak politik cukup panas. Mantan Menteri Penerangan Jenderal Yunus Yosfiah sempat berpolemik terbuka di media dengan Presiden Gus Dur. Iklim demokrasi ini tidak pernah terjadi selama 32 tahun rezim Soeharto.

KONG HU CU SEBAGAI AGAMA
Predikat “Bapak Pluralisme” melekat pada Presiden RI ke 4 ini. Jauh sebelum menjadi presiden, Gus Dur awal 1980-an pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Ia tidak hanya diakui mumpuni mendalami ilmu agama, karena pernah studi di Universitas Al Azshar, Kairo dan Unversitas Baghdad.

Ilustrasi Presiden Gus Dur membela Kong Hu Chu. @dok. ist

Gagasan-gagasan besar Gus Dur yang juga pernah studi di Universitas McGill Kanada, dalam menjunjung tinggi harkat kemanusiaan juga diakui banyak tokoh kalangan budayawan dan seniman di tanah air.

Sebagai penerima penghargaan Ramon Magsaysay Award (1993), kategori Community Leadership level dunia, Gus Dur juga dikenal sebagai pejuang persamaan hak. Ia keukeuh menolak siapa pun yang membeda-bedakan manusia karena beda agama, budaya, golongan, ras, dan lain-lain.

Karya bersejarahnya bagi bangsa ini, salah satunya menghapus diskriminasi Kong Hu Cu yang sebelumnya tidak diakui sebagai agama resmi di negeri ini. Khong Hu Cu disahkan sebagai agama resmi.

Alasan Gus Dur cukup mendasar. Etnis Tionghoa selama Orde Baru dibatasi dalam berekspresi budaya dan politik, merugikan negara. Ia menghendaki etnis Tionghoa harus menyatukan diri dengan etnis lain di Nusantara. Harus meleburkan diri, dari bahasa, nama, agama, hingga politik. Jangan hanya membangun jejaring bisnis.

Begitulah tiga perubahan mendasar selama dua tahun Gus Dur menjadi Presiden.

Narasi pendek “Gitu aja kok repot”, juga sempat membuat banyak kalangan di tanah air kebakaran jenggot, ketika Gus Dur melontarkan wacana menghapus TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang larangan Komunisme.

Ada banyak pendapat yang menilai, Gus Dur membuktikan kecerdasan level di atas rata-rata. Hanya lewat narasi pendek wacana “Cabut TAP MPRS No 25 Tahun 1966”, Gus Dur berupaya meluruskan sejarah bahwa umatnya –warga Nadliyin — di desa-desa saat tragedi 1965 bukan pelaku utama pembasmian rakyat PKI. Sebaliknya, warga Nahdliyin hanya korban yang diperalat.

Faktanya, Gus Dus ketika melontarkan wacana tersebut, yang berteriak paling vokal bukan warga Nahdliyin. Dengan demikian, Gus Dur yang pernah menjadi Ketua PB NU, tidak perlu mengeluarkan dana besar, rentang waktu panjang, dan tenaga besar-besaran hanya untuk rekonsiliasi sejarah agar tidak ada dendam tragedi pembasmian PKI 1965 yang nyasar ke warga Nahdlyin di desa-desa terpencil.

Belum lagi kebijakan internasional Presiden Gus Dur, yang mendukung poros India, China, dan Afrika Selatan. Bahkan, ketika mendapat ancaman ekonomi Amerika Serikat, Gus Dur tak segan-segan bekerjasama dengan Israel. Penolakan keras berbagai elemen di dalam negeri pun gaduh. Toh, Gus Dur seakan tetap keukeuh “Gitu aja kok repot”.

Mafhum. Gus Dur yang sejak tahun 1980-an sudah mulai menggalang perjuangan atas kedaulatan Palestina. Ia bak terbiasa memecahkan solusi keruwetan lalu lintas dengan tidak masuk ke dalam ruwetnya lalu lintas. Gus Dur senantiasa berupaya cari cara berada di posisi (angle) teratas, atau mengurai kemacetan lalu lintas pakai teknologi kamera drone. Atau, terideal dengan naik helikopter.

“Banyak perusahaan besar yang dikuasai Israe, tapi memakai bendera Negara lain. Supaya mereka (Israel) keluar, maka kita harus menariknya ke permukaan. Dengan adanya kerjasama, para pengusaha Israel tidak lagi memakai tangan lain (terselubung),” kata Yenny Wahid, mengomentari strategi dagang bapaknya ketika menjabat presiden, dikutip tribunnews, 10 Maret 2013.

“Tapi sayang, karena kebijakan itu banyak yang menuduh ayah saya sebagai antek Yahudi. Banyak yang tidak tahu maksud dari kerjasama itu,” tambah Yenny.

Yenny Wahid tidak sekadar menjadi pendamping ayahandanya, Presiden Gus Dur. @foto:ist

Nah, rupanya sedikit dari yang tidak banyak di antara yang tidak paham makna substansi “Gitu aja kok repot”-nya Gus Dur. Narasi wacana perlunya menghidupkan “Kiai Kampung”, misalnya. Tidak sedikit yang merespon dengan persepsi hoaks, tafsir nyinyir, sinisme, skeptis.

Kini, memasuki era milenial, semua menjadi gagap. Tercenung. Langgar langgar atau mushola di kampung kampung, atau desa terpencil yang dulu bersuasana kental budaya Nahdliyin, tidak sedikit yang berubah wajah tidak lagi dimakmurkan anak-anak muda atau remaja ‘kemulan’ sarung. Sebaliknya, yang memakmurkan justru anak-anak muda bercelana “cingkrang”. Pantaskah mengumpat? ***