Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Seru! Pemerintahan Jokowi jilid 2 lebih ideal tarik Gerindra ketimbang Demokrat dan PAN
HEADLINE

Seru! Pemerintahan Jokowi jilid 2 lebih ideal tarik Gerindra ketimbang Demokrat dan PAN 

LENSAINDONESIA.COM: Format koalisi pemerintahan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin yang akan terumuskan dalam kabinet terus ramai diperbincangkan. Berbagai pandangan bermunculan merespon manuver-manuver politik seru para elite. Tapi, diprediksi mengerucut dua pilihan, antara Koalisi Pengusung Jokowi – Ma’ruf ansich vs Koalisi Plus Plus.

“Pilihannya tinggal dua opsi. Tetapi kedua pendapat tersebut tentu memiliki konsekuensi. Titik krusial pendapat yang pertama adalah tentang kekuatan dukungan politik di parlemen,” kata Karyono Wibowo, Direktur Indonesian Public Institute (IPI) kepada LensaIndonesia.com, Sabtu (27/7/2019).

Kekuatan dukungan politik di parlemen terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin, menurut Karyono, apakah sudah kuat atau belum. Bagaimana jika terjadi turbulensi politik di tengah masa pemerintahan.

“Dari dua opsi tersebut, nampaknya opsi Koalisi Plus Plus lebih menguat karena lebih realistis. Pada opsi tersebut, perdebatannya tentang partai apa yang ideal,” kata Karyono.

Peneliti IPI ini mencermati bagaimana sejumlah kekuatan politik melakukan berbagai manuver melalui berbagai cara dari yang seru dan heboh dalam berita sampai yang datar dan “silent”, seperti kasak-kusuk secara diam-diam, melakukan lobi-lobi menggelar pertemuan tertutup.

Namun demikian, Karyono menilai melalukan manuver untuk mempengaruhi keputusan politik bukan barang haram dalam dunia politik. Hal itu sudah menjadi kelaziman, bahkan dipandang sebagai suatu keniscayaan, meskipun akhir dari episode pertarungan politik tersebut akan bermuara pada pembagian porsi kekuasaan.

IPI mengkaji berbagai manuver politik, mulai dari pertemuan pertemuan Jokowi – Prabowo, pertemuan 4 ketua umum parpol koalisi minus PDIP, lalu ada juga pertemuan Mega – Prabowo hingga ketidakhadiran ketua umum parpol koalisi dalam acara pembubaran TKN Jokowi – Ma”ruf. Menurut Karyono, tentu menyiratkan adanya pergulatan politik yang belum tuntas terkait format dan komposisi kabinet pemerintahan.

Baca Juga:  Napi teroris harus sumpah setia ke NKRI sebelum kembali ke masyarakat

“Berbagai fenomena politik tersebut memberi sinyal bahwa masih ada perbedaan pendapat tentang format dan skema koalisi,” tegas Karyono, lagi-lagi mengingatkan.

5 Skema Format Koalisi
Karyono mencermati ada 5 skema dalam format koalisi pemerintahan Jokowi jilid 2. Kelima skema itu merupakan aliran pemikiran yang mencerminkan konfigurasi kekuatan politik. Berikut uraiannya.

Pertama, susunan kabinet pemerintahan koalisi yang hanya terdiri dari partai pengusung Jokowi – Ma’ruf.

Kedua, kabinet pemerintahan koalisi parpol pengusung plus profesional.

Ketiga, kabinet pemerintahan rekonsiliasi yang terdiri dari gabungan dua koalisi parpol tanpa oposisi.

Keempat, kabinet pemerintahan koalisi parpol pengusung plus parpol di luar koalisi ditambah kalangan profesional.

Kelima, zaken kabinet, yaitu kabinet pemerintahan yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representasi dari partai politik tertentu.

Kelima skema itu, menurut Karyono, mendominasi wacana pembentukan kabinet pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin. Tentu, mencermikan berbagai kepentingan politik dalam postur kabinet mendatang. Namun, yang paling mungkin diwujudkan hanya ada dua aliran yaitu kabinet pemerintahan koalisi partai pengusung plus profesional dan kabinet pemerintahan koalisi partai pengusung plus beberapa parpol di luar partai pengusung ditambah kalangan profesional.

“Tiga aliran yang lain sulit direalisasikan. Sebenarnya ada juga format lain yang tengah menjadi wacana, yaitu, koalisi hanya terbatas pembagian kekuasaan di parlemen. Tapi wacana ini tidak terlalu popular,” kata Karyono.

Meski sistem presidensial memberi presiden kewenangan penuh membentuk kabinet, termasuk membentuk zaken kabinet, praktiknya sulit diwujudkan. Karena dalam koalisi partai yang terbentuk sebelum pemilihan, sudah ada komitmen politik mengenai kursi kekuasaan, meskipun tidak tertulis.

Selain itu, yang menjadi masalah utama dalam membentuk zaken kabinet yang jajaran menterinya hanya terdiri dari para tokoh yang memiliki ahli dibidangnya adalah adanya perasaan tidak adil dan tidak fair yang dapat menimbulkan kecemburuan di tubuh parpol pengusung yang merasa berjuang dan memiliki kontribusi dalam memenangkan pemilihan presiden.

Baca Juga:  Mencemaskan, “Debt Collector” ala preman berkeliaran di Depok, FWJ desak Polres tindak tegas

Di sisi lain, lanjut Karyono, pemerintahan yang terbentuk membutuhkan dukungan politik di parlemen untuk memuluskan berbagai regulasi untuk melaksanakan agenda pemerintahan. Sebaliknya, kabinet pemerintahan yang hanya mengakomodir parpol pengusung untuk mengisi jabatan menteri dan setingkat menteri dalam kabinet sulit diwujudkan.

Pasalnya, pelaksanaan pemerintahan dibutuhkan figur yang memiliki kompetensi -yang tidak semuanya tersedia di partai politik. Apalagi, jika dalam hal dukungan politik di parlemen dirasa belum cukup, maka secara matematis memerlukan tambahan dukungan dari partai lain di lauar parpol pengusung. Oleh karenanya, agar kabinet pemerintahan berjalan efektif diperlukan keseimbangan antara dukungan parpol dan kalangan professional non parpol.

Kabinet rekonsiliasi tanpa oposisi yang menjadi wacana, menurut Karyono, sah-sah saja karena di dalam konstitusi memang tidak dikenal istilah oposisi. Sehingga, tidak ada keharusan adanya oposisi. Meski demikian, dalam sistem demokrasi, sebaiknya ada kekuatan politik yang mengontrol jalannya pemerintahan agar ada check and balance.

Tetapi, persoalannya bukan disitu saja, sulitnya merealisasikan.kabinet pemerintahan rekonsiliasi tanpa oposisi disebabkan adanya kalkulasi politis dan ideologis. Misalnya, PKS mungkin dipandang tidak diperlukan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan karena dipandang memiliki pandangan politik dan ideologi yang tidak sejalan. Koalisi di pemerintahan idealnya berkomitmen politik dan platform yang sama secara ideologis.

Bagaimana koalisi gemuk? Menurut peneliti IPI, koalisi ini juga tidak selalu menguntungkan karena banyak benturan kepentingan yang tak jarang membuat koalisi terjebak dalam konflik kepentingan. “Disinilah diperlukan kalkulasi politik yang ideal, sama dengan menjaga kesimbangan antara berat badan dengan tinggi badan agar tubuh bisa bergerak gesit,” tandasnya.

Direktur IPI Karyono Wibowo. Foto atas: Presiden Jokowi menyalami Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencanal (BNPB) Doni Monardo yang berdiri di antara Menteri Kabinet Jokowi Jilid 1 saat acara Rakornas BMKG, 23 Juli 2019, di Istana Negara. @dok. ist.

Keseimbangan itulah yang dibutuhkan dalam membangun koalisi pemerintahan agar mencapai kinerja yang maksimal. Maka solusinya adalah bagaimana membangun kesimbangan dan mampu melakukan manajemen pemerintahan untuk mengendalikan konflik agar pemerintahan bisa berjalan “on the right track”.

Baca Juga:  Irwan  ditunjuk jadi Ketua DPW PKS Jatim gantikan Arif Setiawan

Disitulah, menurut Karyono, relevansinya jika koalisi pemerintahan Jokowi – Ma’ruf jika hanya menarik Gerindra. Sehingga, lebih ideal dibanding menarik PAN dan Demokrat,

“Karena dengan bergabungnya Gerindra, maka akan menambah dukungan politik di parlemen. Jika dihitung dari jumlah kursi di DPR, parpol pendukung pemerintah mencapai sekitar 72 persen,” tambahnya.

Sehingga posisinya cukup kuat, asalkan semua partai pendukung konsisten, tidak berkhianat dan main dua kaki. “Jadi, kalaupun ada turbulensi politik, tidak mudah untuk menggoyang pemerintahan” imbuhnya. @licom_09