Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Karhutla sering terjadi, Jokowi diminta copot Menteri Siti Nurbaya
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono. FOTO: dok. LICOM
HEADLINE DEMOKRASI

Karhutla sering terjadi, Jokowi diminta copot Menteri Siti Nurbaya 

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritik keras Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dikomandoi oleh Menteri Siti Nurbaya.

Hal ini terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kembali terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Menurut Bambang, yang harus bertanggungjawab sepenuhnya adalah KLHK.

“KLHK harus bertanggungjawab total dan saya sebagai wakil rakyat menyarankan harus dicopot, karena dalam 5 tahun terakhir ini setidaknya sudah 5 kali berturut-turut terjadi kebakaran hutan. Menterinya tidak bisa menyelesaikan persoalan ini,” ujar Bambang Haryo pada LICOM, Jumat (16/08/2019).

Terlebih lagi, lanjut dia, Menteri LHK Siti Nurbaya tidak memiliki background pendidikan yang berkaitan dengan kehutanan. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab gagal nya menteri dalam merawat hutan-hutan yang ada di Indonesia.

“Pak Jokowi juga memilih orang yang tidak kompeten, karena pendidikannya menteri LHK ini bukan kehutanan tapi pertanian. Akhirnya tidak bisa urus hutan dan bila terbakar nggak bisa memadamkan,” cetusnya.

Pihaknya prihatin pemerintah tidak cepat tanggap mengatasi kebakaran hutan ini. Politisi Partai Gerindra ini juga lebih lanjut menceritakan pada tahun 2015 hutan di Indonesia kebakaran, lalu bisa padam karna adanya hujan, bukan karena dipadamkan pemerintah.

“Dulu kebakaran luas juga sekitar 6.000 titik dan sekarang mendekati 4.000 titik. Kalau ini dibiarkan akan semakin banyak,” urainya.

Selain itu, Bambang juga menilai mudahnya hutan di Sumatera dan Kalimantan terbakar karena tidak terawat. Hutannya kering, pohon-pohonnya banyak yang tua. Dari 125 juta hektare hutan di Indonesia, sekitar 60 persennya rusak, tidak terawat dan kering.

Padahal sesuai UU No 41 tahun 1999 pemerintah harus bertanggung jawab karena memiliki kewajiban untuk melestarikan dan melindungi hutan.

Baca Juga:  Anak milenial harus kritis menyikapi propaganda radikalisme

Lebih lanjut diungkapkan bahwa kondisi anggaran KLHK saat ini sudah baik atau naik secara signifikan jika dibandingkan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Padahal kondisi anggaran naik dua kali lipat dibanding zaman nya pak SBY, tapi persoalan kebakaran hutan tidak dapat teratasi. Dan sekarang ini pemerintah mencari kambing hitam daripada penyebab kebakaran ini. Banyak masyarakat yang nggak tahu apa-apa ditangkap, dituduh melakukan satu pembakaran hutan. Belum lagi, masyarakat yang kena dampak asap, rumah-rumah masyarakat jadi korban kebakaran hutan itu harusnya bisa menuntut pemerintah, baik perseorangan maupun kelompok,” imbuhnya.

Karena itu, tak salah jika pemerintah disebut gagal dalam melakukan perawatan hutan dan sebelumnya juga telah ada instruksi presiden untuk mencopot Kapolda maupun Pangdam karena kebakaran hutan ini, namun hanya isapan jempol saja. Karena sampai saat ini belum ada yang dicopot.

“Tapi ini sebenarnya bukan kesalahan Kapolda ataupun Pangdam, tapi tupoksinya adalah KLHK. Harusnya presiden bisa memecat Menteri LHK. Apalagi Presiden Jokowi ini juga lulusan Fakultas Kehutanan, harusnya beliau jeli dan bisa mengatasi persoalan ini,” tutup politisi yang juga bos kapal ini.@sarifa