Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Pemkab Jombang dan Bea Cukai Kediri Sosialisasi Larangan Rokok Tanpa Cukai
Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Bea Cukai Kediri saat melakukan sosialisasi cukai di Balai Desa Pojok Klitih, Kecamatan Plandaan, Selasa (25/06/2019) lalu. FOTO: HUMASPEMKABJOMBANG
Adv-Bisnis

Pemkab Jombang dan Bea Cukai Kediri Sosialisasi Larangan Rokok Tanpa Cukai 

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Bea Cukai Kediri melakukan sosialisasi cukai di Balai Desa Pojok Klitih, Kecamatan Plandaan.

Warga tampak antusias mengikuti sosialisasi yang berlangsung kurang lebih 2 jam pada Selasa (25/06/2019) itu.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sub Seksi Layanan Informasi Bea Cukai Kediri, Hendratno Sasmito selaku pembicara, mengajak agar masyarakat tidak membeli rokok polos artinya rokok yang tanpa dilekati pita cukai. Sebab dengan membeli dan mengedarkan rokok tanpa cukai atau dilekati cukai tapi palsu yang banyak beredar di daerah-daerah tersebut merupakan satu bentuk pelanggaran ketentuan perundang-undangan

“Jangan beli rokok ilegal atau polos, apalagi yang tidak dilekati pita cukai, atau dilekati pita cukai tapi palsu. Itu jelas melanggar UU nomor 11 tahun 1995 Jo dan UU nomor 39 tahun 2007 tentang cukai,” jelasnya.

Sebalinya, dengan memilih rokok legal dengan pita cukai resmi, berarti masyarakat telah berpartisipasi mendukung pembangunan.

“Rokok polos itu tanpa dilekati pita cukai, padahal cukai sangat banyak manfaatnya dan setiap tahun Kabupaten/Kota menerima DBHCHT,” jelasnya.

Selama ini, lanjut dia, DBHCHT digunakan untuk mendanai beberapa program kegiatan yang diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit 50% dari alokasi DBHCHT yang diterima setiap daerah.

Besaran alokasi DBH untuk masing-masing kota/kabupaten baik sebagai penghasil maupun lainnya diatur oleh gubernur dan diusulkan kepada menteri keuangan untuk ditetapkan. Sedangkan komposisi besaran alokasi DBH berkisar 30% untuk propinsi, 40% untuk kota/kabupaten penghasil cukai dan 30% untuk kota/kabupaten lainnya. Obi/Adv.@Obi

Baca Juga:  Jual sabu pada pengujung, dua pegawai cafe ditangkap polisi