Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Bekasil idealnya ikut Propinsi DKI Jakarta ketimbang gabung Propinsi Pakuan Bhagasasi
Suasana sahaja Kota Bekasi yang diwacanakan gabung DKI Kakarta. @ist
JABODETABEK

Bekasil idealnya ikut Propinsi DKI Jakarta ketimbang gabung Propinsi Pakuan Bhagasasi 

LENSAINDONESIA.COM: Wacana pembentukan Propinsi Bogor Raya yang diusulkan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mendapat reaksi luas dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan, Walikota Bekasi Rahmat Effendi juga gayung bersambut mewacanakan pembentukan Propinsi Pakuan Bhagasasi.

Wali Kota Bekasi, rupanya, tidak mau kalah dengan Wali Kota dan Bupati Bogor yang mewacanakan pembentukan provinsi Bogor Raya. Walikota yang akrab disapa Pepen ini juga melempar usul pembentukan provinsi dengan nama Pakuan Bhagasasi.

“Katanya ada wacana, Bogor Raya. Nah, di Bekasi juga bisa saja kalau mau mewacanakan bikin provinsi, (terdiri dari) Bogor (Kabupaten Bogor), Depok, Karawang, dan Bekasi,” kata Pepen, terkait menyikapi pidato Presiden RI Joko Widodo Jumat lalu (16/8/2019).

Wacana Walkot Bekasi itu direspon kritis oleh kader PKS, Chairohman Juwono Putro. Dirinya menilai sebaiknya setiap gagasan diawali dengan penjelasan latar belakang dan tujuan yang jelas, agar lebih dapat dipahami publik.

Chairohman menegaskan, bukan sekedar wacana pengusulan nama semata, tapi yang perlu diingatkan wacana itu jangan sampai melupakan muara transformasi sosial, baik yang didorong secara struktural, kultural, histori sosial, maupun politik yang dapat mendorong percepatan dan efektifitas peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Chairohman, Kota Bekasi dengan berbagai latar belakang historis, kultur, perkembangan pemerintahan daerah, serta efektifitas peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka opsi bergabung dengan DKI Jakarta adalah pilihan yang paling rasional.

“Dengan catatan perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam, khususnya perubahan UU 29/2007 pasal 9 dan 19, agar Kota/ Kabupaten baru pasca penggabungan tetap terpilihara menjadi daerah otonom yang memiliki DPRD dan Kepala Daerah yang dipilih langsung sebagai bentuk kearifan sosial politik lokal,” saran Kader PKS ini, serius.

Polemik Pemindahan Ibukota

Baca Juga:  Diduga dibunuh, bayi berumur 6 bulan ditemukan tewas dalam bungkusan plastik

Begitu pula jika wacana pemindahan Ibukota Negara benar- benar dilaksanakan Presiden Jokowi ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Chairohman menilai bakal menimbulkan polemik soal otonomi daerah.

“Apalagi bila terjadi pemindahan Ibukota, maka bisa jadi akan muncul dinamika politik keinginan otonomi daerah hingga tingkat kota. Sehingga, muncul tuntutan pembentukan DPRD di Kota Administratif dan Pemilihan Walikota secara langsung,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat, Ahmad Sidik, yang juga Ketua DMI Kota Bekasi. Ia mengatakan adanya wacana pembentukan Propinsi Pakuan Bhagasasi tak mempertimbangkan historis, budaya dan kultur masyarakat Bekasi.

“Sejarah budaya dan kukltur masyarakat Bekasi lebih dekat dengan budaya Betawi ketimbang ke kuktur dan budaya Sunda. Jadi, saya menilai Kota Bekasi lebih ideal gabung ke DKi Jakarta saja,” ungkapnya.

Selain itu, kata Sidik, DKI Jakarta bisa dianggap lebih mampu secara kesiapan infrastruktur, SDM dan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteran warganya. @sofie