Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Kepala Kantor BPN Kota Bekasi dituding abaikan Peraturan Pemerintah
Kantor BPN Kota Bekasi. @dok.ist
HEADLINE

Kepala Kantor BPN Kota Bekasi dituding abaikan Peraturan Pemerintah 

LENSAINDONESIA.COM: Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Deni Ahmad Hidayat dinilai kinerja instansinya dalam memberikan pelayanan publik cukup mengecewakan masyarakat. Pasalnya, kinerjanya disinyalir mengabaikan Peraturan Pemerintah (PP) No.24/1997, Pasal 30 ayat (1) huruf C tentang Pendaftaran Tanah.

Warga suka dibuat kesal terhadap kinerja BPN Kota Bekasi, termasuk bertindak lamban dalam memberikan pelayanan publik. F. Taswin mewakili warga Kelurahan Jakasampurna berharap Kepala BPN Kota Bekasi sepatutnya diganti lantaran tidak mampu bekerja secara profesional dalam hal memberikan pelayanan publik sebagaimana semangat Presiden Jokowi mendorong BPN mampu bekerja cepat.

“Selain kinerja tidak patuh terhadap peraturan pemerintah, Kepala BPN itu dirasakan warga menghambat pelayanan dan tidak memiliki niat baik,” ungkap Taswin, Selasa (20/8/2019).

Taswin menyontohkan kasus yang dialaminya. Menurutnya, bahkan Kepala BPN sendiri yang menolak mengeluarkan surat ukur atas tanah yang sudah didaftarkan dan sudah dilakukan pengukuran dan pemetaan sejak 2007.

Padahal, kata Taswin, surat ukur itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengukuran dan pemetaan, sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 / 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Terkaitan sikap menolakan Deni, sebelumnya Kepala BPN itu membawa-bawa putusan PTUN Bandung No. 99/PEN-DIS/2017. Menurut Taswin, dalih itu jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan penerbitan surat ukur.

Pasalnya, putusan PTUN itu adalah Dismissal. Pokok gugatan yang saat itu bukan wewenang pengadilan. Sehingga, tidak dilakukan pemeriksaan materi perkara atau gugatan.

Taswin juga mengungkapkan, Kepala Seksi Sengketa Pertanahan, Fathahuri saat ditemui juga berdalih pihaknya tak mengeluarkan surat ukur karena tanah tersebut aset Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Untuk itu, Fathahuri menyarankan agar Taswin menggugat Kementerian PU selaku pemilik aset.

Baca Juga:  Ini maksud KPK jelaskan serahkan 'mandat' kepada presiden

“Silahkan gugat kementerian PU,” ucap Fathahuri sebagaimana ditirukan Taswin. Taswin mempertanyakan dasar aturan dan pasal yang jadi rujukan Kepala BPN, sehingga menyatakan BPN menyuruh menggugat pihak lain.

Dalih itu, sehingga BPN menolak mengeluarkan surat ukur. Untuk satu ini, Fathahuri pun tidak bisa memberi alasan tepat.

Selanjuntya, Taswin membeberkan bahwa tahap permohonan surat ukur / pendaftaran tanah tidak ada istilah gugatan. Tahap gugatan ada pada pendaftaran hak, itu pun yang mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa keberatan, bukan si pemohon hak.

“Itu diatur jelas pada Pasal 30 ayat (1) huruf C Peraturan Pemerintah No. 24 / 1997 tentang Pendaftaran Tanah,” ucap Taswin.

Taswin kecewa atas sikap pejabat Pertanahan Kota Bekasi yang tidak taat peraturan pemerintah. Padahal, aturan itu ibarat petunjuk arah mereka dalam memberikan pelayanan, namun dilakukan dengan serampangan.

Terkait penilaian miring terhadap kinerja BPN ini, sayangnya belum diperoleh konfirmasi dari pihak BPN Kota Bekasi. Sehingga, tudingan itu terkesa masih sepihak. @sofie