Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
KPK minta Soekarwo penuhi panggilan penyidik
Mantan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo alias Pakde Karwo. FOTO: Istimewa/detik
HEADLINE DEMOKRASI

KPK minta Soekarwo penuhi panggilan penyidik 

LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali malayangkan surat panggilan kepada mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Pemanggilan kedua ini dilakukan karena pada Rabu 21 Agustus 2019 kemarin Soekarwo mangkir dari panggilan untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Tulungagung Supriyono.

“Kami imbau agar pihak yang dipanggil dapat memenuhi kewajiban hukumnya untuk hadir sesuai panggilan penyidik,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (21/08/2019).

Febri menyebut Soekarwo mangkir tanpa pemberitahuan apapun.

“Belum ada informasi alasan ketidakhadiranya. Para saksi yang tidak hadir akan dipanggil kembali,” ungkapnya.

Saat ini, KPK membutuhkan keterangan mantan Gubernur Jatim dua periode itu terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018.

Kemarin, KPK memeriksa eks Ajudan Pakde Karwo, Karsali.

Beberapa waktu lalu, KPK juga telah menggeledah kediaman Karsali di Sakura Regency, Ketintang, Surabaya.

Dari rumah Karsali, KPK menyita barang bukti terkait suap anggaran APBD Tulungagung 2013-2018.

Saat ini KPK telah menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Supriyono diduga menerima uang Rp4,88 miliar selama periode dari Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan dan pengesehan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Supriyono diduga melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.@LI-13

Baca Juga:  Penjaringan bakal calon wali kota PDIP Surabaya laris manis