Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
BPK minta Dirut Pertamina setor Rp 234,82 miliar untuk negara, ada apa?
Ilustrasi SPBU Pertamina, istimewa
EKONOMI & BISNIS

BPK minta Dirut Pertamina setor Rp 234,82 miliar untuk negara, ada apa? 

LENSAINDONESIA.COM: BPK meminta Direksi PT Pertamina (Persero) menyetorkan kelebihan penerimaan atas penjualan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Premium di wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) sebesar Rp 234,82 miliar ke kas negara.

Hal tersebut berlaku karena BPK telah menemukan Pertamina menjual JBKP jenis Premium di atas harga yang ditentukan pemerintah.

Merujuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, di Jakarta, Rabu (18/9/2019), Pertamina menerima kelebihan penerimaan sebesar Rp 234,82 miliar atas penjualan Premium di wilayah Jamali.

Dari kelebihan harga jual tersebut, konsumen di wilayah Jamali membeli JBKP Premium lebih tinggi Rp 100 per liter dari harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah.

Tak hanya itu, dalam IHPS I Tahun 2019, BPK juga ‎menemukan kekurangan penerimaan Pertamina atas penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) minyak tanah tahun 2018 sebesar Rp 243,67 miliar belum termasuk PPN atau sebesar Rp 268,04 miliar termasuk PPN.

Kekurangan itu timbul dari penerapan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 62K/10/MEM/2019 yang mengubah harga indeks pasar dan harga dasar jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak tanah dan berlaku susut sejak 1 Januari 2018, efeknya berpengaruh pada nilai JBT subsidi minyak tanah tahun 2018.

Untuk itu, BPK meminta Direksi Pertamina berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri BUMN, terkait kebijakan pengaturan kekurangan penerimaan pada penyaluran JBT Minyak Tanah tahun 2018 sesuai prosedur dan ketentuan dari pemerintah.@L6,Eld-Licom

Baca Juga:  Dianggap serobot Pelabuhan Marunda, PT KCN ‘kambinghitamkan’ perusahaan induk plat merah PT KBN