Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
BPJS Kesehatan Surabaya: “Masih ada penyesuaian nominal iuran JKN-KIS dari pemerintah!”
Kartu JKN-KIS, ilustrasi-ist.
EKONOMI & BISNIS

BPJS Kesehatan Surabaya: “Masih ada penyesuaian nominal iuran JKN-KIS dari pemerintah!” 

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah akan melakukan penyesuaian iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dalam waktu dekat.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Herman Dinata Mihardja mengatakan, besaran iuran yang ditetapkan saat ini masih belum sesuai perhitungan aktuaria, sehingga penyesuaian itu harus dilakukan.

“Jika iuran peserta masih di bawah hitungan aktuaria, maka defisit tetap terjadi. Langkah pemerintah teraebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa iuran program jaminan kesehatan sosial disesuaikan maksimal dua tahun sekali,” papar Herman dalam keterangan resmi yang diterima Lensaindonesia.com, Jumat (20/09/2019).

Ia menambahkan, selama ini nilai iuran yang ada tidak sebesar yang ditanggung masyarakat, sebab sebagian ditanggung pemerintah. Jika ditelusuri, besaran iuran yang baru masih terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat. Berhubung penyesuaiannya tidak besar jika dibandingkan manfaat yang diberikan Program JKN-KIS saat peserta sakit atau memerlukan layanan kesehatan.

“Untuk iuran peserta mandiri kelas 3, sebenarnya tidak sampai Rp. 2.000 per hari. Bahkan, untuk peserta mandiri kelas 1, sebenarnya iurannya sekitar Rp 5.000 per hari,” tegas Herman.

Di sisi lain, untuk masyarakat miskin iurannya ditanggung Pemerintah dari APBN. Sedangkan yang didaftarkan oleh Pemda, dijamin iurannya oleh APBD. Lalu untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta hingga Rp 12 juta. Jusrru, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

“Jadi pemerintah tak mungkin tidak hadir menanggung kenaikan iuran. Justru pemerintah membantu menanggung iuran untuk rakyatnya. Sebesar 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran akan ditanggung pemerintah melalui peserta PBI APBN, dan penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri” ucapnya.

Baca Juga:  Ironis! Sapi potong mahal jelang Natal, daging kerbau impor beredar bebas di Jatim 

Untuk wilayah Kota Surabaya  dari 3.150.925 jiwa penduduknya (Sumber: Data Dinas Dukcapil), sejumlah 2.596.010 yang sudah terdaftar sebagai peserta program JKN – KIS, dimana 727.416 jiwa ditanggung oleh APBD

Dari 222 juta peserta JKN-KIS, lebih dari separuhnya dibiayai pemerintah. Sementara itu, ada 98,6 juta penduduk miskin yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.@Rel-Licom