Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Kadis ESDM Setiajid maju Cabup Tuban, Kabiro AP dan Otoda Jatim: Harus mundur dari ASN tapi nanti
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim Indah Wahyuni (Yuyun). FOTO: sarifa-LICOM
Birokrasi

Kadis ESDM Setiajid maju Cabup Tuban, Kabiro AP dan Otoda Jatim: Harus mundur dari ASN tapi nanti 

LENSAINDONESIA.COM: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Setiajid harus siap melepas statusnya sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) untuk maju sebagai calon Bupati Tuban pada Pilkada serentak 2020 mendatang.

Pasalnya, sesuai aturan berlaku, ASN harus mengundurkan diri bila menyatakan diri sebagai calon kepala daerah.

Niat Setiajid maju sebagai cabup Tuban sudah bulat. Terbukti, ia sudah resmi mendaftarkan diri melalui DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban. Bahkan, mantan Plt Bupati Jombang itu juga hadir dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon kepala daerah di kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Kamis 19 Sepetember 2019 kemarin.

Terkait munculnya nama Setiajid sebagai salah satu calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2010, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (AP dan Otoda) Setdaprov Jawa Timur, Indah Wahyuni mengatakan, ikut sertanya sejumlah ASN di Pilkada Serentak sah-sah saja. Sebab keputusan itu merupakan hak setiap individu.

“Siapapun yang ikut maju di Pilkada itu sah-sah saja. Memang ada aturannya, tapi itu nanti, sekarang ini kan masih dalam proses penjajakan,” ujarnya pada LICOM di Surabaya, Jumat (20/09/2019).

Namun, wanita yang akrab disapa Yuyun ini menegaskan, seorang ASN diharuskan mengundurkan diri dari statusnya sebagai ASN bila memutuskan maju sebaga kepala daerah.
Yuyun menyebut, kewajiban mengundurkan diri tersebut harus dilakukan bilamana ASN telah resmi menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Beliau-beliau yang maju di Pilkada ini pastinya sudah berhitung soal peluang masing-masing. Dan sekarang ini kan masih proses penjajakan ke partai politik. Silahkan saja. Nanti saat sudah ditetapkan KPU sebagai calon, mereka harus sudah mengantongi surat pengunduran diri atau pengajuan pensiun dini sebagai ASN,” papar Yuyun.

Baca Juga:  Indonesia dan Belanda bahas masalah penanganan simpatisan ISIS di Suriah

Dijelaskan Yuyun, aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang, yaitu UU 10 tahun 2016 pasal 7 junto pasal 45.

“Dalam UU 10 tahun 2016 pasal 7 junto pasal 45 dijelaskan bahwa seorang ASN boleh mengajukan pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan,” imbuh dia.

Karenanya, selama proses di KPU kabupaten/kota belum membuka pendaftaran, maka seorang ASN masih diperbolehkan menjalankan pekerjaannya.

“Kalau ASN Pemprov (Jatim) yang maju di Pilkada, mereka mengajukan surat pengunduran diri kepada ibu gubernur (Gubernur Khofifah) dan nanti BKD (Badan Kepegawaian Daerah) yang akan memprosesnya, kemudian dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

Kadis ESDM Jatim, Setiajid.

Sebelumnya, Kepala Dinas ESDM Jatim Setiajit mengaku siap mundur dari jabatan sebagai ASN Pemprov Jatim jika sudah mengantongi surat rekomendasi partai untuk maju dalam Pilbub Tuban 2020 mendatang.

“Kalau sudah dapat rekom (rekomendasi), sekitar bulan Mei tahun depan, saya siap mundur dari status saya sebagai ASN. Karena syarat untuk mendaftarkan diri dari KPU adalah sudah ada pengunduran diri,” katanya usai fit and proper test calon kepala daerah di DPD PDI Perjuangan Jatim, Kamis (19/09/2019).

Setiajit juga menyatakan siap mengajukan pensiun dini mengingat ia baru akan pensiun tahun 2021 mendatang.@sarifa