Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Mahfud MD ingatkan bahaya pembelokkan demokrasi
Mantan Ketua MK, Mahfud MD di Grahadi Surabaya. FOTO: sarifa-LICOM
HEADLINE DEMOKRASI

Mahfud MD ingatkan bahaya pembelokkan demokrasi 

LENSAINDONESIA.COM: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengingatkan kepada para wakil rakyat asal Jawa Timur, mulai dari yang duduk sebagai anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Jatim maupun DPRD kabupaten/kota di Jatim supaya sadar akan bahaya pembelokkan demokrasi yang sudah berlangsung dalam satu dasawarsa terakhir.

Menurut Mahfud, jika hal itu dibiarkan berlangsung dan tidak ada upaya dari para pemimpin yang sudah diberi amanat oleh rakyat untuk mengembalikan ke jalan yang benar, maka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa terancam dan semakin nyata di depan mata, seperti yang pernah dinyatakan oleh Prabowo Subianto.

“Pembelokan demokrasi itu adalah satu perubahan politik dari yang semula di kendalikan oleh rakyat melalui pemilu dan prosedur yang benar, kemudian berubah menjadi dikendalikan oleh elit-elit tertentu secara manipulatif. Pembelokan dari demokrasi ke oligarki,” ujar Mahfud MD usai acara Silaturahim Gubernur Jatim dengan anggota DPR dan DPD RI, DPRD Jatim maupun pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (19/09/2019) malam.

Mahfud menyebut, pembelokkan demokrasi itu sudah berlangsung antara 5-10 tahun terakhir. Bahkan, bukan hanya terjadi di pusat tapi juga sudah menyebar ke berbagai daerah dan berbagai tempat di seluruh wilayah NKRI.

Sebagai bukti, banyak kepada daerah yang ditangkap oleh aparat penegak hukum. Karena apa? telah terjadi pembelokkan demokrasi dari yang substantif menjadi prosedural, menjadi demokrasi jual-beli, demokrasi teror dan lain sebagainya.

“Makanya saya berharap kepada wakil-wakil rakyat di tingkat pusat sampai daerah agar kembali ke demokrasi substantif di mana aspirasi rakyat itu selalu menjadi pijakan di dalam membuat kebijakan. Bukan elite lalu mengatasnamakan rakyat, lalu saling adu kekuatan dengan menggerakan massa untuk berteriak ini dan yang lain menggerakkan massa meneriakkan itu. Ini khan pembelokkan namanya,” tegas Mahfud MD.

Baca Juga:  Kemenkeu bantah rokok akan naik hingga Rp 51 ribu

Menurutnya, untuk menjaga keutuhan NKRI kunci utamanya adalah penyelenggara negara harus bisa menegakkan keadilan bukan hanya dalam bidang hukum tapi semua sektor kehidupan termasuk ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya.

Namun faktanya masih banyak UU yang dibuat di Indonesia justru menguntungkan kepentingan asing daripada warga negara Indonesia sendiri. Padahal Bung Karno menginginkan Trisakti yaitu berdaulat dibidang politik, pangan dan budaya.

Ia mencontohkan ketidakadilan di bidang ekonomi, dimana bank asing modalnya bisa dimiliki asing 99 persen dan 1 persen untuk Indonesia. Padahal, jika bank itu kolaps negara melalui SBI menjaminnya hingga 100 persen.

“Ini jelas jauh dari rasa keadilan yang diharapkan rakyat dan bisa mengganggu kedaulatan bangsa jika dibiarkan terus-menerus bahkan berkembang ke berbagai sektor yang lain,” lanjut pria asal Madura, Jawa Timur ini.

Untuk mengatasi pembelokkan demokrasi itu apakah perlu melakukan amandemen UUD 1945? Dengan lugas Mahfud menyatakan tidak harus karena ini menyangkut konsistensi penyelenggara negara saja.

“Tidak harus mengamandemen UUD 1945, ini masalah konsistensi saja dari para penyelenggara negara,” pungkasnya.@sarifa