LENSAINDONESIA.COM: Sekitar 5 ribu massa dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa berbagai kampus di Kota Malang, mengepung kantor DPRD dan Balaikota Malang, Senin (23/09/2019).

Ribuan massa tersebut mengenakan pakaian serba hitam itu menolak 72 RUU. Terutama RUU  Pertanahan, SDA, KPK dan KUHP.

Sebab revisi tersebut dinilai tidak berpihak pada rakyat. RUU itu juga dianggap reformasi yang dikorupsi.

“Karena itu kami bergerak. Rakyat harus melawan. Sehingga tidak menjadi obyek kesewenang-wenangan,” kata Agus salah seorang peserta aksi.
Mereka memenuhi Jalan Tugu hingga Jalan Gajah Mada. Tepatnya  di depan gedung DPRD Kota Malang dan Balaikota Malang.

Mereka menolak 72 RUU. Terutama RUU  Pertanahan, SDA, KPK dan KUHP. Sebab revisi tersebut tidak berpihak pada rakyat. RUU itu dinilai reformasi yang dikorupsi.  Sehingga reformasi dianggap membutuhkan revolusi.

“Makanya  kami bergerak. Rakyat harus melawan. Sehingga tidak menjadi obyek kesewenang-wenangan,” kata Agus salah seorang peserta aksi.

Ribuan massa itu tak hanya turun jalan. Sebab dalam aksinya mereka juga berorasi, membagikan pernyataan sikap dan membentangkan poster.

Mereka menyuarakan aspirasi bersama sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan yel-yel. Tujuannya tidak lain untuk menyampaikan aspirasinya pada anggota DPRD.

Perwakilan mereka sempat melakukan dialog dengan anggota DPRD Kota Malang. Selama berdialog  menyampaikan aspirasi, mereka dikawal Kapolres Malang Kota AKBP Dony Alexander dan Dandim Kota Malang Letkol Tommy Anderson.

Menurut Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), Fachrudin banyak RUU yang tak berpihak pada rakyat.

“Untuk itu, mari kita tolak RUU KUHP, tolak RUU Pertanahan, tolak revisi Undang-undang Ketenagakerjaan, tolak Undang-undang KPK,” tegasnya.

Fachrudin menyerukan agar rakyat Indonesia  bersatu menolak perombakan atas 72 Undang-undang. Di antaranya terkait RUU Pertanahan, SDA, KPK, KUHP dan lain sebagainya.

Menurutnya, semua itu hanya untuk kepentingan pemodal dan investor. Sementara hak rakyat Indonesia  mengabaikan. Karena itu dia mengajak semua organisasi masyarakat sipil, organisasi agraria, organisasi lingkungan, organisasi mahasiswa, organisasi buruh untuk bersatu padu. “Itu  demi memperjuangkan kepentingan rakyat,” jelas dia.

Sementara itu ratusan polisi dari Kepolisian Resort Kota Malang dan TNI berjaga dan siaga. Mereka mengamankan jalannya aksi.

Kapolres Malang Kota AKBP Dony Alexander mengatakan aksi itu berjalan tertib. Tidak ada hal prinsip yang dilanggar.

Dijelaskan dia bila Polres Malang Kota mengerahkan 350 personel  Polri. Sedangkan dari unsur TNI sebanyak 100 personel.

“Kami bersyukur aksi ini masih terkendali. Sehingga. Semuanya berjalan tertib dan aman,” pungkasnya.@aji