Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Pemkot Malang bakal wajibkan toko modern jual produk UMKM
Wali Kota Malang Sutiaji (pakai kopiah hitam dan jas hitam) saat memimpin rapat terkait produk UMKM masuk toko modern. FOTO: aji-LICOM
EKONOMI & BISNIS

Pemkot Malang bakal wajibkan toko modern jual produk UMKM 

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kota Malang berkomitmen untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Langkah yang ditempuh adalah mewajibkan toko modern atau mal menjual produk-produk UMKM.

Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan, komitmen untuk mengembangkan UMKM itu sudah dibahas bersama pihak terkait dalam rapat khusus.

“Demi mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya UMKM kami sedang menjajaki beberapa trobosannya.  Satu di antaranya kami menginisiasi Memorandum of Understanding (MoU) dengan pengelola toko modern,” kata Sutiaji di Kota Malang, Selasa (24/09/2019).

Tujuan MoU ini agar produk UMKM Kota Malang bisa dipasarkan di berbagai gerai toko modern yang ada di Kota Malang dan daerah lainnya.

Menurut mantan anggota DPRD Kota Malang ini, upaya pengembangan UMKM itu telah dibahas dengan Pimpinan PT Indomarco Prismatama, serta Kepala Dinas PTSP, Erik Setyo Santoso, dan Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Tri Widyani. “Sebab produk UMKM masuk ke toko modern itu merupakan komitmen kami,” jelas dia.

Harapannya, lanjut Wali Kota yang hobi bulutangkis ini, agar kontinuitas produksi dan penjualan produk UMKM itu  bisa terfasilitasi sehingga bisa terpasarkan dengan baik.
Meski begitu, kata Sutiaji, memasukkan produk UMKM ke gerai toko modern saja tidak cukup. Sebab, terang dia, harus ada sistem yang dibangun agar para pelaku UMKM tidak kesulitan. Khususnya dalam hal pembayaran barangnya.

Untuk itu, nantinya produk UMKM akan terlebih dahulu dibeli Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Produk tersebut, akan diverifikasi oleh pemerintah khususnya terkait dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas dari pelaku usahanya.

“Ini perlu dilakukan, karena toko modern tidak mungkin langsung membayar cash kepada pelaku usaha. Sedangkan, para pelaku UMKM butuh modalnya kembali agar bisa berproduksi kembali. Karena itu BUMD kita akan membeli produk mereka, kita branding dengan baik sehingga laku di pasaran,” bebernya.

Baca Juga:  Politik harus terbebas dari identitas primordial, Menerima toleransi dan budaya yang berbeda

Inisiasi MoU dengan PT Indomarco Prismatama ini jelas dia merupakan langkah awal agar UMKM Kota Malang bisa “naik pangkat”. Sehingga bisa berkembang dari waktu ke waktu.

“UMKM naik pangkat itu  bisa dari usaha mikro naik jadi usaha kecil. Sedangkan yang kecil jadi menengah dan seterusnya,” ucapnya.

Wali Kota Malang juga berpesan kepada PT Indomarco Prismatama agar berpegang teguh terhadap upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda). Itu  yang sedang digencarkan khususnya terkait dengan toko modern.

“Pemkot Malang juga berkomitmen, jika ada pelanggaran maka harus siap dengan konsekuensinya. Kami tidak ingin tebang pilih, karena Perda kami sudah konsultasikan dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Perdagangan. Itu sudah disepakati dan harus dilaksanakan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menambahkan, nantinya setiap toko modern yang buka di Kota Malang harus bermitra dengan setidaknya satu UMKM. Terkait produk yang dimasukkan, pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta pihak terkait.

“Toko modern juga akan memberikan CSR kepada UMKM. Itu  meliputi pelatihan terkait produksi, quality control, manajemen keuangan dan sebagainya. Hal itu nanti kita akan draft dengan pihak pengelola toko modern,” pungkasnya.@aji