Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Terkesan lamban, Kementerian Agama belum terbitkan UU Jaminan Produk Halal
(kanan) Wakil Ketua Halal Institute, H. SJ Arifin. Ist
Bisnis

Terkesan lamban, Kementerian Agama belum terbitkan UU Jaminan Produk Halal 

LENSAINDONESIA.COM: Kementerian Agama RI masih belum menerbitkan aturan terkait Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Bahkan, hingga 17 hari jelang pemberlakuan UU No.33 Tahun 2014 (UU JPH) tersebut belum juga ada tanda-tanda realisasinya.

Penerbitan peraturan pelaksanaan UU JPH pada Peraturan Pemerintah terbit pada 29 April 2019. Harusnya, diterbitkan sejak tahun 2016 lalu. Keterlambatan ini berpengaruh pada pelaksanaan aturan tersebut menjadi lebih rendah, apalagi Peraturan Menteri Agama belum muncul hingga kini.

Wakil Ketua Halal Institute, H. SJ Arifin saat dihuhungi menjelaskan, keterlambatan mengindikasikan ketidakprofesionalan pemerintah dalam bekerja, jika tak mau disebut pengabaian.

“Hal ini kan sangat mendesak. Masyarakat atau bahkan para pelaku usaha butuh pedoman teknis bagaimana mengurus sertifikat halal itu,” tegas Arifin, Senin (30/09/2019).

Ia menambahkan, keterlambatan Permenag ini akan sangat mengganggu kinerja BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal.

“Dari Permenag itu, dijadikan patokan rumusan peraturan-peraturan di bawahnya, ada SOP, ada juknis-juknis. Sebenarnya cukup banyak lah aturan turunan yang harus disiapkan serta butuh waktu. Bagaimana merealisasikannya jika sampai saat ini belum ada Permenagnya” tandasnya.

Jika Permenag belum juga siap hingga 17 Oktober 2019 lanjut Arifin, bisa dipastikan pelaksanaan UU JPH bakal berantakan dan pemerintah telah gagal menerbitkan Undang-undang.

“Selain Permenag, ada juga aturan tarif sertifikat halal yang mestinya kewenangan menteri keuangan. Itu juga harus siap sebelum kick off UU JPH. Jika pemerintah tak mau dianggap gagal atau tidak mampu, ya semuanya harus dikebut” tutup Arifin.

Merujuk ketentuan Pasal 67 UU JPH, kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan, dan jatuh pada 17 Oktober 2019.@Rel-Licom

Baca Juga:  INDOFEST 2019 di Surabaya, kejar target transaksi hingga Rp 30 miliar