LENSAINDONESIA.COM: Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui penarikan gugatan terkait uji material UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada Rabu, (25/09/2019) lalu.

Penarikan gugatan tersebut diharapkan semakin kondusif untuk merealisasikan program jaminan produk halal.

Sebelumnya, gugatan tersebut diajukan Drs Marijan Paputungan, M.Si dari kantor hukum H. Ikhsan Abdullah & Partners Law Firm dengan prinsipal LPPOM MUI dari 28 provinsi.

Ikhsan Abdullah sendiri menjabat Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI sekaligus penasehat hukum LPPOM MUI. Putusan MK ini ditetapkan pada Rabu, 25 September 2019.

“Para pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” inilah putusan Perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019.

Wakil Ketua Halal Institute, H. SJ Arifin mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah LPPOM MUI menarik gugatan di MK tersebut.

“Penarikan gugatan ini akan semakin kondusif untuk penyelenggaraan jaminan produk halal. Semua kekuatan diharapkan mampu menyatukan langkah menyambut pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal” tandas Arifin saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (01/0/10/2019).

Halal Institute semakin optimis bahwa hadirnya negara untuk penyelenggaran JPH sudah sangat tepat.

Arifin menambahkan, namun demikian, tidak boleh dilepas sendiri untuk menangani jaminan produk halal yang dimensinya sangat luas. Sebab banyak bagian yang bisa dikontribusikan oleh masyarakat, halnya pengawasan, sosialisasi, pendirian LPH, promosi Halal Life Style, penggerakan sektor riil dan lainnya.

“Pemberlakuan UU JPH tinggal 17 hari lagi. Saatnya bagi semua pihak, khususnya pemerintah lebih fokus mempersiapkan diri. Ironisnya, sampai saat ini masih belum ada Permenag yang mengatur penyelenggaraan JPH” tegas Arifin.@Rel-Licom