Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Sirkulasi elit politik tersumbat, pimpinan DPR/ MPR kembali diisi wajah lama
Pelantikan pimpinan MPR masih diisi wajah elit politisi yang pernah menikmati kursi level tertinggi di Gedung Senayan. @ist
HEADLINE

Sirkulasi elit politik tersumbat, pimpinan DPR/ MPR kembali diisi wajah lama 

LENSAINDONESIA.COM: Politikus Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) pasca mengakhiri masa jabatan sebagai Ketua DPR di awal Oktober ini, akhirnya terpilih menjadi Ketua MPR periode 2019-2024. Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Jakarta menilai performance pimpinan DPR dan MPR menunjukkan sirkulasi kepemimpinan partai politik di Indonesia cenderung tersumbat.

Pasalnya, wajah lama kembali mengisi pos-pos pucuk pimpinan dua lembaga negara tersebut.

Figur Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), misalnya, kini juga kembali mengisi posisi Wakil Ketua DPR yang pernah ia jabat sebelumnya. “Dua puluh tahun lalu, Muhaimin pernah mengisi pos ini juga sebagai Wakil Ketua DPR. Malahan dua periode, yaitu1999-2004 dan periode 2004-2009,” papar Ferdian Andi. Peneliti di Puskapkum, yang juga staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Begitu juga profil sejumlah pimpinan MPR. Nama-nama lama seperti Zuklifli Hasan (PAN), dan Hidayat Nurwahid (PKS) dipaksakan maju sebagai pimpinan MPR. Posisi Zulkifli ini, kali kedua sebagai pimpinan MPR. Sebelumnya di Periode 2014-2019, Zukifli Hasan menjabat sebagai Ketua MPR. Bahkan di periode 2009-2014, Zulkifli juga menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Sedangkan Hidayat Nurwahid yang juga ikut maju sebagai Wakil Ketua MPR merupakan kali ketiga sebagai pimpinan MPR. Sebelumnya, Periode 2004-2009 sebagai Ketua MPR, dan Periode 2014-2019 sebagai Wakil Ketua MPR.

Dua pimpinan MPR lainnya, seperti Ahmad Basarah dan Ahmad Muzani menjabat pimpinan MPR periode sebelumnya imbas perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD pada tahun 2018 lalu. Tidak menjabat penuh dalam satu periode kepemimpinan MPR. Dua sosok ini relatif sosok baru di pimpinan MPR.

Peneliti Puskapkum ini memaklumi pengisian jabatan publik seperti pimpinan DPR dan MPR merupakan hak partai politik. Namun, Ferdian mengingatkan, pesan yang disampaikan partai politik dengan menunjuk orang-orang lama di pos jabatan publik tersebut, seperti ketiadaan figur lain di internal partai politik untuk mengisi jabatan itu.

“Padahal, sirkulasi elit untuk mengisi jabatan publik penting dan keniscayaan untuk dilakukan,” katanya.

Lebih dari itu, Ferdian mengritisi, persoalan ini tidak terlepas dari ketiadaan mekanisme di internal partai politik yang belum terbentuk dengan baik. Muaranya terletak pada tidak adanya aturan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia maksimal dua periode saja.

“Mestinya, partai politik mengambil spirit pembatasan masa jabatan presiden/wakil presiden sebagaimana tertuang dalam konstitusi UUD 1945 sebagai upaya untuk sirkulasi kepemimpinan nasional,” imbuhnya.

Spirit ini, juga dikritisi, semestinya ditransformasi dengan baik oleh partai politik baik dalam pengisian jabatan ketua umum partai politik maupun jabatan publik baik di lembaga eksekutif maupun di pimpinan legislatif. “Dengan cara demikian, akan terjadi sirkulasi elit yang akan menyehatkan demokrasi di internal partai,” tegas Ferdian.

Masalah lainnya yang dianggap Ferdian tidak memberikan contoh etik, yaitu rangkap jabatan Ketua Umum Partai dengan jabatan publik. Menurutnya, meski tidak ada larangan rangkap jabatan antara ketua umum partai dan jabatan publik, semestinya partai politik dapat memberi contoh etik dengan melarang rangkap jabatan sebagai Ketua Umum partai dengan jabatan publik.

“Langkah ini semata-mata untuk memastikan kerja-kerja di jabatan publik tidak bias dengan kerja-kerja politik kepartaian,” pungkasnya.

Berikut susunan 10 pimpinan MPR priode 2019-2024:

Ketua MPR:
Bambang Soesatyo, mewakili Golkar
Wakil Ketua MPR:
1. Ahmad Basarah, mewakili PDI-P
2 . Ahmad Muzani, mewakili Gerindra
3. Lestari Moerdijat, mewakili Nasdem
4. Jazilul Fawaid, mewakili PKB
5. Syarief Hasan, mewakili Demokrat
6. Hidayat Nur Wahid, mewakili PKS
7. Zulkifli Hasan, mewakili PAN
8. Arsul Sani, mewakili PPP
9. Fadel Muhammad, mewakili DPD

@licom_09