Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Wakemenkeu: “Defisit dana BPJS, akibat PBPU ogah bayar iuran!”
Aktifitas kantor BPJS saat melayani anggotanya. Ilust-ist
EKONOMI & BISNIS

Wakemenkeu: “Defisit dana BPJS, akibat PBPU ogah bayar iuran!” 

LENSAINDONESIA.COM: Defisit keuangan pada BPJS Kesehatan disebabkan oleh sektor peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang mampu namun tidak mau membayar iuran.

Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan mengatakan, PBPU tersebut hanya mendaftarkan dirinya saat sakit dan berhenti membayar iuran saat sehat.

“Sebagian PBPU lain yang menunggak dan tidak mampu untuk membayar iuran dibersihkan datanya untuk dimasukan dalam kategori PBI. Kini sudah ada 3,5 juta jiwa peserta PBPU yang tak mampu membayar iuran dipindahkan kategori kepesertaannya menjadi PBI yang dijamin pembiayaan iurannya oleh pemerintah,” tandas Mardiasmo saat dikutip.dari Antara, Senin (07/10/2019).

Di sisi lain, terkait rencana kenaikan iuran BPJS yang bakal dilaksanakan tahun 2020, nyatanya dibarengi dengan subsidi pemerintah.

Kali ini pemerintah akan menanggung pembiayaan sebesar 73,63 persen saat naiknya iuran BPJS tersebut.

“Adanya kenaikan iuran tersebut, 73,63 persen nya sudah ditanggung pemerintah pusat mauoun daerah melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan institusi pemerintah sebagai pemberi kerja,” imbuh Mardiasmo.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menjelaskan, dari 73,63 persen tersebut, kontribusi pemerintah untuk pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional diambil dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebanyak 96,8 juta jiwa dan PBI APBD sebanyak 37 juta jiwa.

Bahkan, pemerintah juga menyumbang dari pembiayaan iuran dari para aparatur sipil negara yakni pegawai institusi pemerintah dan TNI-Polri.@Ant,eld-Licom

Baca Juga:  Khofifah siapkan rusun dan biaya operasi wajah bayi Pandu pengidap Hydrocephalus