Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Mahasiswa tolak jamuan makan Gubernur Khofifah, acara dialog di Grahadi ricuh
Airlangga Pribadi dosen Unair yang juga fasilitator pertemuan antara elemen mahasiswa dengan Gubernur Jatim. FOTO: SARIFA-LICOM
AKTIVIS

Mahasiswa tolak jamuan makan Gubernur Khofifah, acara dialog di Grahadi ricuh 

LENSAINDONESIA.COM: Pertemuan aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Peawansa dan Forum Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (08/10/2019) batal digelar.

Padahal puluhan mahasiswa dan Forkopimda lengkap sudah hadir. bersama. Cerita batalnya acara tersebut dipicu masalah yang sepele, yakni jamuan makan malam sebelum acara dimulai.

Awalnya mahasiswa yang hadir sebagian sudah mengambil berbagi menu makanan yang sudah tersaji rapi. Namun secara tiba-tiba, salah seorang mahasiswa yang diketahui bernama Zamzam Sahara mendatangi microphone yang ada dan mengomando rekan-rekan mereka supaya tidak makanan terlebih dulu.

Sebab tujuan kedatangan adalah untuk audensi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Forkopimda yang hadir yakni Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Wisnoe Prasetja Boedi.

“Teman-teman kita kesini bukan untuk makan-makan tapi audensi dengan Gubernur. Jadi selagi apa yang kita perjuangkan belum berhasil, jangan makan dulu,” ujar Zamzam Sahara mengkomando rekan-rekannya sekaligus mengajak meninggalkan ruangan jamuan makan di taman belakang Grahadi.

Sontak, puluhan mahasiswa yang hadir meninggalkan taman dan saat melalui ruang utama Grahadi, salah seorang dosen Unair Surabaya Airlangga Pribadi mencoba menenangkan mahasiswa dan menfasilitasi pertemuan di salah satu ruangan yang ada di Gedung Negara Grahadi.

Namun, pertemuan itu gagal menemui kata sepakat. Bahkan beberapa mahasiwa yang ada di ruang utama justru membeber spanduk sehingga sejumlah dosen Unair mencoba menenangkan dan meminta mereka segera bubar meninggalkan ruangan Gedung Negara Grahadi.

Saat keluar puluhan mahasiswa tidak langsung pulang tapi berkumpul di pinggir lapangan Grahadi. Juru bicara mahasiswa dari elemen Domnesia, Zamzam Sahara mengatakan bahwa makan atau tidak makan itu hak kami. “Tapi masalah dialog, itu kita memang menyepakati saja,” jelas Sahara.

Baca Juga:  Amblas! Jika pengusaha lama latahan ikut pola bakar uang

Ia mengakui di antara elemen mahasiswa masih ada problem sendiri namun hal itu tidak bisa disampaikan ke publik maupun kepada Airlangga Pribadi sebagai fasilitator mahasiswa dengan Gubernur Jatim sehingga problem itu muncul di saat pertemuan baru dimulai.

Disinggung soal kaitan pertemuan dengan rencana aksi pada tanggal 10 Oktober mendatang, Iqbal mahasiswa lainnya menegaskan bahwa pihaknya masih akan mengkonsolidasikan kembali dengan kekuatan sipil yang pernah menggelar aksi tanggal 26 Agustus lalu karena yang hadir ini hanya beberapa perwakilan saja.

“Jadi sebenarnya pertemuan ini bukan untuk menghambat tapi justru melegitimasi kalau memang harus ada aksi turun ke jalan lagi. Karena ketika kita ditolak di DPRD Jatim dan Grahadi maka legitimasi kita akan melakukan aksi kembali itu semakin kuat. Yang jelas dalam pertemuan malam ini kita tidak diajak dialog,” tegas Iqbal.

Senada, Ketua BEM Unair Surabaya Agung Tri Putra menambahkan dialog yang diharapkan terjadi dalam pertemuan dengan Gubernur Jatim gagal dilaksanakan. Karena itu pihaknya akan mengkonsolidasikan kembali dengan teman-teman aliansi yang lain.

“Kalau dari BEM Unair tetap akan mengawal baik dalam aksi maupun literasi entah itu dalam bentuk audensi atau lainnya karena perjuanga mengawal revisi UU KPK belum selesai,” jelas Agung.

Bentuk pengawalan yang dilakukan BEM Unair bisa saja dilakukan melalui aksi, literasi atau Judicial Review. Namun diakui Agung Tri Putra ada miskomunikasi antar elemen mahasiswa sehingga terkesan perjuangan hanya terfokus pada gerakan aksi turun ke jalan.

“Yang penting itu, UU yang bermasalah jangan disahkan, UU yang memang diperlukan disahkan, seperti masalah UU KPK itu Perppu-nya segera diterbitkan atau melalui Judicial Review,” ungkapnya.

Baca Juga:  ICMI ajak masyarakat lestarikan lingkungan untuk wujudkan pesan agama

Sementara itu, Airlangga Pribadi selaku fasilitator pertemuan silaturrahim antara elemen mahasiswa dengan Gubernur Jatim dan Forkompimda mengklaim kegiatan silaturrahim ini adalah kegiatan rutinan yang dilakukan oleh Forkompimda Jatim dengan elemen mahasiswa dan kebetulan sekarang gilirannya Gubernur Jatim.

Dijelaskan Angga sapaan akrab dosen FISIP Unair, elemen mahasiswa memang minta dikomunikasikan kepada Gubernur melalui dirinya untuk bisa berdialog terkait dengan apa yang mereka selama ini serukan dalam aksi.

“Nah sepertinya ada miskomunikasi sehingga sebetulnya kami sendiri minta maaf kepada Gubernur, kepada Kapolda dan Pangdam terkait dengan peristiwa ini. Tapi saya pikir bahwa ini bisa diperbaiki karena persoalannya itu ada miskomunikasi yang memang perlu dikelola lebih baik bahwa hubungan antara Gubernur sebagai kepala daerah dengan rakyatnya terutama dengan kalangan mahasiswa, saya pikir akan tetap bisa dijalankan secara harmonis,” kilah Airlangga.

Kegagalan pertemuan malam ini, tentunya akan dipertimbangkan oleh Gubernur untuk digelar kembali dalam situasi dan kondisi yang lebih nyaman dan lebih dialogis serta saling menghormati satu dengan yang lain.

Selain itu, tentunya mahasiswa juga perlu terus belajar berpolitik secara beradab dan belajar berdemokrasi dengan baik.

Perwakilan yang hadir dalam pertemuan di Grahadi sebetulnya terdiri dari diperwakilan perguruan tinggi, perwakilan BEM, perwakilan dari aktivis mahasiswa, dan perwakilan dari karyawan.

“Sebetulnya kalau kita lihat dari undangan-undangan tersebut itu cuma sebetulnya hanya beberapa kalangan saja yang menampilkan suasana yang tidak nyaman,” pungkasnya.@sarifa