Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
UU Pelayaran direvisi, Bambang Haryo sebut banyak hal ancam Indonesia
Mantan anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. FOTO: dok. LICOM
HEADLINE DEMOKRASI

UU Pelayaran direvisi, Bambang Haryo sebut banyak hal ancam Indonesia 

LENSAINDONESIA.COM: Sejumlah revisi undang-undang yang dilakukan pemerintah bersama DPR RI terus disorot oleh masyarakat. Tak terkecuali Bambang Haryo Soekartono yang juga Anggota DPR RI periode 2014-2019 menyebut bahwa UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran belum layak untuk direvisi.

Bambang yang juga mantan Anggota Komisi V DPR RI ini menjelaskan, jika revisi UU pelayaran akan menghilangkan asas cabotage (kedaulatan negara) maka ini akan mengancam kedaulatan negara dan juga devisa negara kita.

Menurutnya dalam asas cabotage itu pelayaran domestik dan juga pelabuhan dikelola oleh Indonesia. Sehingga devisa transport bisa diterima oleh kita.

Dikatakan Bambang, saat ini pelabuhan internasional Indonesia ada 141 pelabuhan, ini mengakibatkan pelayaran-pelayaran asing bisa masuk ke seluruh pelabuhan di Indonesia. Beda dengan Amerika, menurutnya, Amerika lebih ketat soal kapal-kapal yang masuk pelabuhannya dan jumlah pelabuhan internasional hanya ada 5.

“Ini yang kita harapkan Indonesia seperti itu (Amerika), pelabuhan internasional harus di kurangi, karena dikhawatirkan akan masuk barang-barang ilegal dan imigran gelap dan ini membahayakan keutuhan negara kita” uhar Bambang Haryo, Rabu (09/10/2019).

Bambang menambahkan, UU tentang pelayaran yang akan direvisi selain mengancam devisa dan keamanan, hal lain jika pelayaran asing masuk ke dalam negeri kita, dan akhirnya pelayaran dalam negeri kita tersingkirkan, ini sangat berbahaya terhadap keberlangsungan transportasi laut Indonesia.

“Kapal-kapal dalam negeri mati dan akan melumpuhkan ekonomi kita secara total. Sedangkan sekarang ini, transportasi laut kita sudah ada 25 ribu lebih dibawah INSA, 9 ribu dibawah Pelra, serta kurang lebih sekitar 8 ribuan kapal perikanan, ini sebenarnya satu aset nasional yang luar biasa besar dan ini tidak boleh sampai dimatikan,” bebernya.

Baca Juga:  Bau sampah Stadion GBT sampai di Senayan, Menpora diultimatum

Selain itu, masih kata Bambang Haryo, kalau benar hal tersebut dilumpuhkan, maka Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki laut 2/3, sudah bukan lagi menjadi negara kelautan, kalau misalnya kapal-kapal dalam negeri ini akan digusurkan oleh kapal-kapal asing.

“Jadi pengusul revisi UU No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bisa disebut sebagai pengkhianat bangsa. Dan barangkali Presiden Jokowi tidak mengerti mengenai ini,” tandas bos PT Dharma Lautan Utama ini.@sarifa