Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Pelantikan Rektor Undar Jombang dinilai cacat hukum
Sholikin Rusli SH, Konsultan hukum Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang kubu Hj Ahmada Faida. FOTO: OBI-LICOM
HEADLINE DEMOKRASI

Pelantikan Rektor Undar Jombang dinilai cacat hukum 

LENSAINDONESIA.COM: Pelantikan Rektor Undar (Universitas Darul Ulum) Jombang Prof. Ir. Raden Chairul Saleh, M.Sc.,Ph.D meninggalkan persoalan hukum. Pasalnya, Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang yang telah mengangkat Rektor sedang dalam keadaan diblokir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) atas persoalan yang belum selesai, yakni adanya gugatan dari pihak lain sejak empat tahun lalu.

“Kepengurusan yayasan yang lama dalam pemblokiran Kemenkum HAM. Akan tetapi, tiba-tiba kepengurusan itu diganti. Yakni, ketua yayasan Hj Ahmada Faida diganti oleh Hj Chairunnisa. Padahal, dalam aturannya ketika masih dalam masa pemblokiran tidak boleh ada pergantian pengurus. Sehingga pengurus yayasan yang baru ini cacat hukum,” kata Sholikin Rusli SH Konsultan hukum Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang kubu Hj Ahmada Faida (Ning Aa), Jumat (11/10/2019).

Menurut Rusli, ketika yayasan dalam kondisi masih diblokir, Yayasan baru yang diketuai Hj Chorunnisa harusnya tidak mengambil keputusan dengan mengangkat rektor baru, yakni Prof. Ir. Raden Chairul Saleh.

“Maka bisa diartikan, karena yayasannya cacat hukum, maka produk yang telah dihasilkan juga cacat hukum, termasuk pelantikan rektor,” bebernya kepada sejumlah wartawan.

Sementara itu, Wakil Rektor IV Undar Dr. Ir. H. Agus Raikhani, MMT menganggap bahwa persoalan itu sudah selesai dengan berakhirnya masa jabatan kepengurusan struktur harian yayasan.

Agus menuturkan hingga saat ini Yayasan Undar tetap satu. Terkait adanya perubahan pengurus, hal itu bersifat alamiah, karena masa bakti pengurus yayasan selama empat tahun.

“Karena sudah ada piagam perdamaian, maka secara otomatis tidak berlaku keputusan yayasan sebelumnya. Jadi pengangkatan rektor adalah sah secara hukum. Karena diusulkan oleh senat yang berkekuatan hukum dan diangkat oleh yayasan baru hasil rekonsiliasi,” jelasnya.

Baca Juga:  UMM dan BCA persiapkan mahasiswa hadapi revolusi industri 4.0

Terkait masalah pemblokiran yayasan, Agus menerangkan bahwa Kemenkumham hanya mencatat sekali. Setelah itu untuk perubahan cukup didaftarkan.

“Dan kita sedang mencatatkan. Sehingga, apalagi yang mau dipersoalkan. Minggu depan kita melengkapi struktur kelembagaan fakultas dan biro, seluruh pelayanan kita tertibkan. Mari kita berpikir ke depan, guna memulai proses akademik dengan baik supaya tidak merugikan mahasiswa. Dan kita siap untuk itu,” ujarnya.@Obi