Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Ombudsman RI: “Sanksi untuk penunggak BPJS Kesehatan kekuatan hukumnya lemah!”
Ilustrasi Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. istimewa
EKONOMI & BISNIS

Ombudsman RI: “Sanksi untuk penunggak BPJS Kesehatan kekuatan hukumnya lemah!” 

LENSAINDONESIA.COM: Bagi penunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal disanksi. Diantaranya, tak bisa mengurus izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, SIM, Sertifikat Pendaftaran Kendaraan (STNK) dan sertifikat tanah.

Pemberlakuan aturan tersebut saat ini tengah dipersiapkan pemerintah yang menunggu Instruksi Presiden. Dan sanksi tersebut ditujukan kepada 32 juta kategori peserta mandiri.

Namun, menurut Ombudsman Republik Indonesia (RI) bahwa penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) terkait sanksi untuk penunggakan iuran di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan tersebut akan berpotensi maladministrasi serta landasan yuridis atau hukumnya kurang kuat.

Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih mengatakan, maladministrasi terkait fungsi BPJS yang merupakan layanan publik harusnya tidak boleh diterapkan sebagai sanksi, namun dijadikan persyaratan administrasi.

“Penggunaan alasan ini, harusnya pemerintah mengubah skema sanksi menjadi skema persyaratan administrasi melalui sistem layanan publik yang terintegrasi,” ujarnya saat di tengah diskusi bertajuk ‘BPJS Salah Kelola, Layanan Publik Disandra’, di Cikini, Jakarta, Minggu (10/13/2019).

Ia menambahkan, sanksi untuk tunggakan BPJS Kesehatan belum ada dasar dan acuan hukumnya. Baik di UU BPJS maupun di PP No. 86/2013, yang ada hanya mengatur registrasi dan penyediaan data.

“Pelayanan publik itu juga hak konstitusional warga, bahkan bisa diprediksi skema pemberian sanksi akan bisa menciderai hak konstitusional warga. Apalagi iuran BPJS kesehatan tak terdefinisi pajak,” tegasnya.

BPJS Kesehatan jika diterapkan menjadi kurang tepat sasaran. Disamping memberi peringatan para penunggak, justru dikhawatirkan mengenai mereka yang tak mendaftar dan mengirimkan datanya.

“Seperti halnya Pasal 15,16,17 UU BPJS Kesehatan menetapkan bahwa sanksi dikenakan kepada penerima upah atau warga negara yang belum mendaftarkan diri dan tidak bersedia memberikan data pribadi atau keluarga. Dan tidak ada sanksi untuk mereka yang menunggak iuran,” ucap Alamsyah.

Baca Juga:  Mapolrestabes Medan diserang bom bunuh diri

Ia berharap agar pemerintah harusnya lebih fokus untuk skema peningkatan biaya dan layanan di unit-unit pelayanan kesehatan secara optimal.@L6,Eld-Licom