Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Komisi A DPRD Surabaya hentikan pembangunan SPBU Jalan Pemuda
Hearing Komisi A DPRD terkait pembangunan SPBU Jl Pemuda.
HEADLINE JATIM RAYA

Komisi A DPRD Surabaya hentikan pembangunan SPBU Jalan Pemuda 

LENSAINDONESIA.COM: Komisi A DPRD Surabaya merekomendasikan pembangunan SPBU BP-AKR di Jalan Pemuda Surabaya dihentikan.

Keputusan ini diambil usai menggelar hearing atau dengar pendapat dengan mengundang dinas terkait dan pengelola, Senin (14/10/2019).

Pembagunan dihentikan karena perijinan yang dimiliki diantaranya Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Lalu Lintas yang dikeluarkan Dinas Perhubungan masih menimbulkan masalah di lapangan. Keberadaan SPBU tersebut dianggap akan menambah kemacetan jalan Pemuda yang merupakan jalur protokol utama di Surabaya.

“Ya teknisnya begitu sudah ada ijinnya Amdal Lalin. Tapi coba diuraikan bagaimana tidak menambah macet. Keluar masuk mobil yang menuju SPBU pasti menghambat yang mau lurus. Fakta di lapangan kan demikian dan ini jalur protokol,” kata M. Machmud Anggota Komisi A DPRD Surabaya sambil menjelaskan teknis arus lalin dengan gambar di papan.

Persoalan lain disampaikan Arif Fathoni dari Fraksi Golkar dengan mempertanyakan kebijakan Pemkot Surabaya yang tidak selektif dalam mengeluarkan ijin mengingat posisi SPBU AKR yang bersebelahan dengan gedung RRI sebagai objek vital negara.

“Jika perizinannya sudah lengkap, maka Pemkot tidak selektif dalam mengeluarkan izin tempat usaha. Apalagi berada ditengah kawasan obyek vital,” kata politisi muda yang akrab disapa Toni.

Dengan keluarnya ijin tersebut tentunya lanjut Arif Fathoni, pihaknya kembali mempertanyakan sekaligus menyayangkan sebab bendirinya SPBU BP-AKR tersebut ditengarai melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Itu bagaimana mengkaji Amdal Lalin (Analisis Dampak Lalu Lintas,red) nya. SPBU itu berdiri di kawasan CBD (Centrak Bisnis Dagang,red), pasti dampaknya akan macet,” tandas Toni sapaan akrab Arif Fathoni yang saat ini menjabat sebagai ketua Fraksi Golkar.

Sementara itu, Josiah Michael dari Fraksi PSI menyangkan sikap dinas terkait Pemkot Surabaya yang tidak menghadirkan Kepala Dinas dalam dengar pendapat. Sehingga dalam memberikan keterangan, perwakilan dinas hanya menyampaikan keterangan normatif saja.

Baca Juga:  APBD Surabaya Rp 10 triliun disahkan tepat di Hari Pahlawan, Risma: Merdeka!

Lebih tegas, Imam Syafi’i dari Fraksi Demokrat-NasDem akan melakukan investigasi lebih jauh terkait perijinan SPBU. “Ini masih Amdal Lalin belum yang lain-lain. Kami akan melakukan investigasi lebih jauh. Jika memang ada temuan yang tidak betul bukan tidak mungkin akan kami rekomendasikan ijinnya dicabut saja,” tegas Imam.

“Begini saja, Kita putuskan pembangunan SPBU kita hentikan untuk sementara dan tidak boleh dilanjutkan. Percuma yang hadir juga bukan pemegang kebijakan. Bisa di perhatikan ya yang dari dinas dihentikan dulu sementara,” tegas Josiah.

Terkait keputusan ini, Sementara itu, Roy Darmawan Direktur SPBU BP-AKR mengaku keberatan akan rekomendasi Komisi A tersebut, lantaran pihaknya mengaku telah memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan.

“Kami keberatan jika aktifitas pembangunan dihentikan, karena kami sudah memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.@wan