Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
KUA-PPAS belum akomodir kepentingan masyarakat Surabaya, Fraksi PKB: Kami bukan tukang stempel
Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Minun Latif. FOTO: ISTIMEWA
HEADLINE DEMOKRASI

KUA-PPAS belum akomodir kepentingan masyarakat Surabaya, Fraksi PKB: Kami bukan tukang stempel 

LENSAINDONESIA.COM: Kabijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 Pemerintah Kota Surabaya dinilai belum mencerminkan kepentingan masyarakat banyak.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Surabaya, Minun Latif mengatakan, dari draft KUA-PPAS sebagai pijakan pembahasan APBD 2020 yang diterima DPRD Surabaya tampak banyak kebutuhan masyarakat tak terakomodir. Ini karena, Draft KUA-PPAS 2020 mengabaikan masukan masukan yang sebelumnya dijaring wakil rakyat melaui reses.

“Reses yang menjadi ujung tombak penjaringan aspirasi tak lagi dianggap. Ini karena program Jasmas yang didalamnya mencakup dana hibah sudah dihentikan sejak beberapa tahun berselang,” kata Abah Minun, Senin (14/10/2019).

Karena itu, Minun menegaskan pihaknya tidak mau begitu saja mensetujui draft tersebut. Sebab, kata dia, pihaknya (legislative) bukan tukang stempel yang begitu saja disodorkan barang yang sudah jadi. Sementara konsekuensi di belakangnya ikut menanggung.

“Ayolah, kami dilibatkan dalam menyusun dan membahas, sebab ada banyak kepentingan Masyarakaat yang disampaikan ke kami sebagai wakil mereka, dan itu harus diakomodir, sebab kami yang di masyarakat mengetahui betul apa yang dibutuhkan warga,” katanya.

Selain hasil reses, lanjut dia, KUA-PPAS juga harus mempertimbangkan pembahasan-pembahasan di Komisi.

“Di Komisi itu semua permasalahan masyarakat dibahas dan semestinya ditelurkan dalam bentuk KUA-PPAS,” katanya.

Minun menambahkan, pihaknya juga berharap hibah Jasmas kembali digulirkan. Sebab, cara itu yang menjadi ujung tombak anggota dewan menyerap aspirasi warga.

“Warga sangat butuh, kalau itu dia abaikan kita dianggap ngomong tok,” katanya.

Adapun mengenai adanya kasus Jasmas yang menimpa anggota dewan sebelumnya, Abah Minun meminta jangan menggeneralisasi semua anggota dewan seperti itu. “Itu hanya oknum, jangan digebyah-uyah (disama ratakan) ,” katanya.@wan

Baca Juga:  30 Negara ramaikan SIAL Interfood 2019 di JIExpo Kemayoran Jakarta