LENSAINDONESIA.COM: Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) yang minus dan terus merugi, mendapat sorotan serius dari Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Beberapa jajaran Direksi PDPS kembali diundang untuk menggelar rapat dengar pendapat (hearing) guna mencari solusi atas problem keuangan yang dialami PDPS selama beberapa tahun ini.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Riswanto mengatakan, hearing akan diselenggarakan beberapa kali dengan menghadirkan pihak-pihak terkait dilingkungan Pemkot Surabaya.

Untuk hearing pertama ini, lanjut Riswanto, Komisi B hanya ingin mengetahui posisi keuangan PDPS secara pasti.

“Tadi kita sudah mendengar dari para direksi kalau kondisi keuangan PD Pasar Surya terus merugi sejak 2016, 2017 dan 2019. Ini kan jajaran direksi baru, mereka yakin tahun 2019 PD Pasar Surya untung,” ungkap Riswanto, usai hearing di ruang Komisi B DPRD Surabaya, Senin (14/10/2019).

Ia menjelaskan, para direksi PDPS sudah merinci sumber-sumber pendapatan yang didapat di tahun anggaran 2019 ini. Sehingga, kata Riswanto, para direksi merasa optimis ditahun 2019 ini, keuangan PDPS akan mengalami untung.

“Keuntungan itu dijelaskan berapa dan sumbernya darimana. Minggu depan kita undang lagi untuk mencocokkan data keuntungan yang diklaim jajaran direksi baru ini,” kata politisi PDIP dua periode ini.

Selain membahas mengenai keuangan PDPS, Komisi B DPRD Surabaya juga meminta penyegaran anggota panitia seleksi (Pansel) rekrutmen Direktur Utama (DIrut) PDPS.

Riswanto menegaskan, apabila hal itu tidak dilakukan, maka dikhawatirkan para kandidat Dirut PDPS yang diajukan ke Wali kota Surabaya hasilnya tetap sama.

“Kita berharap anggota Pansel diganti yang baru agar lebih fresh, karena sudah tiga kali perekrutan Dirut PDPS hasilnya selalu ditolak Wali kota,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas (Bawas) PDPS Rusli Yusuf menyatakan, posisi Dirut PDPS saat ini dijabat rangkap oleh Direktur Tehnik PDPS. Sehingga dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menyelenggarakan rekrutmen Dirut PDPS.

“Kekosongan posisi Dirut PDPS di isi seorang Plt (pelaksana tugas,red). Kami sudah mengajukan permohonan rekrutmen Dirut ke Wali kota dan saat ini sedang melakukan persiapan (rekrutmen.red),” kata Rusli.

Kekosongan posisi Dirut PDPS ini, telah terjadi sejak pertengahan tahun 2015 lalu. Menurut Rusli, Bawas PDPS telah melakukan beberapa rekrutmen jajaran Direksi dan terakhir dilakukan pada Oktober 2018 lalu.

Dari empat posisi direksi yang diajukan ke Wali Kota, Tri Rismaharini, lanjut Rusli, hanya calon Dirut PDPS yang tidak disetujui, sehingga posisi Dirut PDPS kosong sampai sekarang.

“Tiga direksi lain disetujui, yakni Direktur Teknik dan Usaha Muhibuddin, Direktur Keuangan Sutajhjo dan Direktur Pembinaan Pedagang Taufiqurrahman. Ketiganya mendapat SK pengangkatan bulan Februari 2019 lalu,” jelas Rusli.

Mengenai rencana pelaksanaan rekrutmen Dirut PDPS baru, kata Rusli, pihaknya sudah mendapat persetujuan dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Saat ini, Bawas dan tim Pansel masih mempersiapkan satu tahapan yang harus dilalui untuk menjaring calon Dirut PDPS.

“Bu Wali (Wali Kota Tri Rismaharini) sudah menyetujui, tapi masih ada satu tahapan lagi yang perlu kami lalui. Yakni pergeseran pos anggaran untuk penyelenggaraan rekrutmen. Dan itu masuk dalam RKA( Rencana Kerja Anggaran,red). Kalau langkah itu disetujui Wali Kota, maka rekrutmen bisa dijalankan,” pungkas mantan anggota DPRD Surabaya periode 2004-2009.@ADV