Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Imigrasi Surabaya berantas perdagangan orang dan penyelundupan manusia
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar acara Desiminasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia di Hotel JW Marriot, Rabu (16/10/2019). FOTO: Iwan-LICOM
HEADLINE JATIM RAYA

Imigrasi Surabaya berantas perdagangan orang dan penyelundupan manusia 

LENSAINDONESIA.COM: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar acara Desiminasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penyelundupan Manusia di Hotel JW Marriot, Rabu (16/10/2019).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Barlian menyampaikan, kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk memberikan bekal kepada petugas terkait pencegahan TPPO dan Penyelundupan Manusia.

“Kegiatan ini tentunya memberikan pengetahuan kepada petugas bagaimana melakukan pencegahan dari sisi keimigrasian,” kata Barlian kepada Lensaindonesia usai membuka acara.

Ia mencontohkan, beberapa masalah sering timbul misalkan seseorang mengurus paspor untuk keperluan keluarga namun ternyata di tempat tujuan bekerja dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. “Nah tugas kami diantaranya melindungi pemilik paspor agar tidak menjadi korban dikemudian hari. Karena paspor adalah dokumen negara yang sah ketika berada di negara lain,” katanya.

Barlian menambahkan, kegiatan desiminasi ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dalam pengawasan terhadap WNI dan WNA akan adanya tindak pidana perdagangan manusia.

Menurutnya, permasalahan perdagangan orang dan penyelundupan manusia menimbulkan dampak negatif kepada tatanan nilai sosial masyarakat.

“Untuk itu, kita Bersama-sama dengan unsur masyarakat harus melakukan upaya pencegahan agar tindakan penyelundupan manusia dan perdagangan orang di Indonesia dapat ditiadakan,” katanya.

Sementara itu, Kadiv Keimigrasian Jatim Pria Wibawa menyampaikan, bahwa penyebab PMI/TKI Non Prosedural yaitu kurangnya akses informasi Layanan kerja dan pasar kerja (dari dalam/luar negeri). Sehingga menurut Pria, masih banyaknya ditemukan Tenaga Kerja Indonesia yang illegal, meskipu memiliki resiko yang cukup tinggi.

Kegiatan ini juga sebagai bentuk upaya Keimigrasian dalam rangka pemberantasan TPPO terutama WNI yang menjadi PMI/TKI Non Prosedural yang berlandaskan dasar hukum UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Baca Juga:  Presiden Jokowi dihadiahi foto dirinya gendong anak Papua, di Pameran Foto "Membangun Indonesia"

“Adapun pencegahan TPPO tidak hanya ranah Imigrasi saja. Tetapi harus ada peran instansi lain yang diharapkan dapat mendukung dalam penanganan TKI,” jelas Pria.@wan