Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
KAHMI siapkan draf kajian Revisi UU Pemilu
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menggelar Sarasehan Nasional bertajuk "Demokrasi, Pemilu dan Keindonesiaan" di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).
LENSA DEMOKRASI

KAHMI siapkan draf kajian Revisi UU Pemilu 

LENSAINDONESIA.COM: Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 menyisakan sejumlah celah atau kelemahan yang perlu diperbaiki. Salahsatunya yang mendasar adalah praktik politik uang yang terbuka dan beban penyelenggara pemilu yang sangat besar.

Karena itu, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) melakukan kajian secara menyeluruh dimulai dari forum diskusi grup (FGD), Lokakarya, dan Sarasehan Nasional terkait dengan Pemilu dan Demokrasi.

“Hasil tersebut nantinya akan kita sampaikan ke DPR dan Pemerintah untuk menjadi masukan dan perbaikan demi demokrasi yang lebih baik,” kata Koordinator Presidium KAHMI, Herman Khaeron saat membuka Sarasehan Nasional KAHMI yang bertajuk “Demokrasi, Pemilu dan Keindonesiaan” di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

Dalam Sarasehan yang dihelat ini hadir sejumlah Pakar dari Alumni HMI diantaranya Akbar Tanjung, Mahfud MD, Siti Zuhro, Chusnul Mariyah, Komarudin Hidayat, Ferry Kurnia Rizkiyansah, Muhammad Nur Hasyim, Wawan Sobari, dan sejumlah anggota DPR RI.

Lebih jauh Herman Khaeron mendukung upaya KAHMI membuat kajian intensif terkait Demokrasi dan Pemilu. KAHMI telah memiliki sejumlah pakar dan praktisi terkait demokrasi.

“Saya berharap kajian ini dijadikan buku dan segera dibahas bersama DPR sebagai masukan dari masyarakat luas,” ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, mantan Rektor UIN Jakarta, Komarudin Hidayat mengungkapkan Indonesia masih menganut politik identitas, sehingga masih membutuhkan kekuatan yang ekstra dalam menuju Bhineka Tunggal Ika. Karena itu, parpol harus mampu mewujudkan sistem demokrasi Pemilu yang sehat dengan merekrut para calon legislatif yang benar benar berkualitas.

Sayangnya, Lanjut Dia, kekuatan Parpol dalam pemilu masih mengandalkan modal dan identitas.

“Inilah pekerjaan rumah (PR) kita semua, untuk terus memperbaiki sistem demokrasi dan pemilu saat ini yang kita anggap sebagai solusi ideal dalam menangani masalah kekuasaan,” terang Komarudin.@licom

Baca Juga:  Jawa Barat butuh flay over, underpass, MRT dan LRT, transportasi online ganti plat kuning