Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Ketua Harian Halal Institute, H. SJ Arifin: “MUI dan Kemenag layak diapresiasi kinerja terkait UU JPH”
Sosialisasi terkait proses sertifikasi Jaminan ProduknHalal (JPH). Ist
Bisnis

Ketua Harian Halal Institute, H. SJ Arifin: “MUI dan Kemenag layak diapresiasi kinerja terkait UU JPH” 

LENSAINDONESIA.COM: Mulai kemarin, Kamis (17/10/2019) merupakan batas waktu penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang sudah disahkan 5 (lima) tahun lalu.

Hal ini merupakan momen bahwa jaminan kepastian hukum untuk mengonsumsi dan mempergunakan produk-produk halal.

JPH merupakan peluang dan tantangan Indonesia guna mengambil peran maksimal dalam ekonomi dan industri halal yang kini menjadi tren dunia.

Saat dikonfirmasi, Ketua Harian Halal Institute, H. SJ Arifin menyatakan, pelaksanaan jaminan produk halal akan berjalan bertahap, dan tidak akan menjadi ancaman buat siapapun.

“Tujuan kebijakan ini kan untuk memudahkan umat Islam Indonesia menjalankan perintah agamanya yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, juga untuk meningkatkan standar hidup manusia Indonesia, sebab prinsipnya produk halal pasti produk sehat yang diproduksi dari bahan-bahan dan melalui proses yang baik, bersih, sehat dan teliti”, papar Arifin, Jumat (18/10/2019).

Terkait posisi MUI yang sebelumnya dipercaya menyelenggarakan sertifikat halal selama 39 tahun, MUI patut diapresiasi sebab telah melaksanakan perannya dengan baik.

“MUI ini kan telah mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang jaminan produk halal. Pergeseran dari voluntary menjadi mandatory dalam JPH itu konsekuensi logis. Tak bisa dibendung”, tegas Arifin.

Di sisi lain, Kemenag juga sudah bekerja maksimal. Kendati ada kekurangan, namun harus dipahami karena ini pekerjaan sangat besar, harus dipersiapkan matang dan hati-hati.

“Sekarang ini kita masuk masa transisi yang tidak bisa kita hindari. Kan ini bukan pekerjaan semalam. Ini kompleks urusannya, soal regulasi, perangkat kerja, kesiapan seluruh stake holder, respon publik, juga kondisi literasi masyarakat Indonesia” tutur Arifin terkait persiapan Kemenag dan BPJPH.

Menurutnya, menyinggung pihak-pihak yang menyuarakan Perppu karena menganggap pemberlakuan JPH gagal, Arifin menjawab hal tersebut belum jelas motifnya.

Baca Juga:  BCA kucurkan beasiswa Rp 5,3 miliar untuk 703 mahasiswa

“Prinsipnya kita semua harus mengawal proses transisi jaminan produk halal ini dengan jujur, baik, dan tulus” tutup Arifin.@Rel-Licom