Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Halal Institute dorong BPJPH untuk percepat diklat Auditor dan Penyelia Halal
Ketua Harian Halal Institute, H SJ Arifin usai memberikan materi sosialisasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil binaan PT. PNM sinergi dengan Dewan Masjid Indonesia di Masjid Islamic Center Koja Jakarta Utara, Sabtu (19/10/2019).
Bisnis

Halal Institute dorong BPJPH untuk percepat diklat Auditor dan Penyelia Halal 

LENSAINDONESIA.COM: Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) telah diberlakukan tanggal 17 Oktober 2019, sesuai dengan amanat UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Pasalnya, sejak 17 Oktober 2019, para pelaku usaha pun sudah bisa mendaftarkan diri ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kanwil Kemenag Provinsi dan Kabupaten, juga MUI Provinsi dan Kabupaten untuk mensetifikasi produk-produk berlabel halal.

“Namun demikian, masih terdapat kekurangan, yakni persoalan tarif sertifikat halal yang belum dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI. Jangan karena saat ini Menteri Keuangan sudah tidak ada, dalam proses pergantian, kemudian persoalan tarif sertifikat halal ini diabaikan,” ujar Ketua Harian Halal Institute, H SJ Arifin usai memberikan materi sosialisasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil binaan PT. PNM sinergi dengan Dewan Masjid Indonesia di Masjid Islamic Center Koja Jakarta Utara, Sabtu (19/10/2019).

“Kami ingin itu jadi prioritas pertama Menteri Keuangan yang besok dilantik. Yang juga urgen adalah Diklat Auditor dan Penyelia Halal,” sambungnya.

Dalam masa transisi ini, lanjut Arifin, yang menjadi fokus BPJPH saat ini adalah meningkatkan jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Karena, saat ini LPH hanya ada LPPOM MUI.

“Itu jelas sangat kurang disaat Sertifikat Halal menjadi kewajiban. Maka LPH-LPH yang lain harus disegerakan akreditasinya. Dan konsekuensinya juga harus diikuti oleh tersedianya auditor dan penyelia halal. LPH kan minimal harus punya 3 auditor. Maka BPJPH harus memprioritaskan melatih calon auditor sebanyak mungkin. Ujung tombak pemeriksaan halal itu kan auditor,” tegas alumni Universitas Brawijaya Malang ini.

Hal itu juga menyangkut penyelia halal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Rekrutmen dan Diklat penyelia halal juga harus disegerakan.

Baca Juga:  Delegasi bisnis Mantan PM Jepang diterima Presiden Jokowi di Istana, soal kerjasama dan pembangunan Infrastruktur

“Insya Allah jika BPJPH mempercepat dan menggandakan diklat auditor dan penyelia halal, maka kita memiliki sumber daya yang cukup sebagai ujung tombak JPH di lapangan,” pungkas Arifin.@licom