Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Ini kabar dari Istana soal Perppu KPK dan rencana pelantikan Dewan Pengawas serta pimpinan baru KPK
Gedung "Merah Putih" KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan kini diliputi debar-debar terkait UU KPK, wacana Perppu KPK sampai rencana pelantikan dewan pengawas dan pimpinan baru. @dok.ist
HEADLINE

Ini kabar dari Istana soal Perppu KPK dan rencana pelantikan Dewan Pengawas serta pimpinan baru KPK 

LENSAINDONESIA.COM: Presiden Joko Widodo mengungkap bahwa saat ini ia masih menerima masukan mengenai siapa yang nantinya pantas ditempatkan dalam Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencananya, anggota Dewan Pengawas tersebut akan dilantik bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK periode 2019-2023 mendatang.

“Dewan Pengawas KPK, kita masih dalam proses mendapatkan masukan-masukan untuk siapa yang nanti bisa duduk di dalam Dewan Pengawas KPK. Untuk pelantikannya nanti akan bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK yang baru, yaitu di bulan Desember,” kata Presiden kepada para jurnalis di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.

Presiden sekaligus menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya terpilih ke dalam posisi tersebut adalah figur-figur yang berkompeten dan berintegritas baik.

“Percayalah bahwa yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden pernah menjelaskan bahwa sebagai lembaga negara, KPK dipandang memerlukan keberadaan Dewan Pengawas. Hal itu menjadi sebuah kebutuhan karena semua lembaga negara seperti Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat bekerja dalam prinsip saling mengawasi. Keberadaan Dewan Pengawas dibutuhkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.

Dalam acara dialog bersama para jurnalis yang biasa meliput kegiatan Presiden itu, juga disinggung soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai KPK. Terkait hal tersebut, Kepala Negara mengatakan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang mengenai KPK yang baru direvisi.

“Kita harus menghargai proses-proses seperti itu. Jangan ada orang yang masih berproses di uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam ketatanegaraan,” tutur Presiden. @licom_09

Baca Juga:  Presiden perintahkan buka ruang investasi industri substitusi impor, tekan defisit

Autentikasi:
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Erlin Suastini