Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Mendikbud Mas Nadiem benahi kualitas akses Pendidikan Anak Usia Dini, selenggarakan konferensi PAUD Internasional
Pendiri Ojek online yang sukses mengelola ratusa ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia Nadiem Makarim, mengawali tugas sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, juga fokus meningkatkan kualitas PAUD. (Kanan) Ia bersama isteri dan puteri tercintanya yang masuk PAUD. @dok.ist
Birokrasi

Mendikbud Mas Nadiem benahi kualitas akses Pendidikan Anak Usia Dini, selenggarakan konferensi PAUD Internasional 

LENSAINDONESIA.COM: Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi perhatian tersendiri bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mas Nadiem, sebutan akrab Presiden Jokowi terhadap Nadiem Makarim. Konferensi PAUD Internasional terkait pendidikan keluarga ini pun digelar Kemendikbud yang membidangi PAUD.

Konferensi diselenggarakan di Jakarta ini diikuti 15 negara. Bertema “Melampaui Akses dan partisipasi”, konferensi ini bertujuan meningkatkan kualitas dalam rangka menyediakan PAUD yang berkualitas untuk memenuhi “sustainable goals 2020-2030” di Indonesia.

“Kita ingin mencapai tiga hal. Yakni, ingin mengetahui bagaimana praktik penyelenggaraan PAUD di negara lain, berbagi praktek terbaik dari negara lain sehingga kita memiliki wawasan yang lebih luas. Kedua, bagaimana menyediakan forum bagi pegiat PAUD di Indonesia mulai dari akademisi, praktisi, NGO, untuk berbagi praktik PAUD yang mereka selenggarakan beberapa waktu lalu,” kata Mohamad Hasbi, Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Ketiga, lanjut Hasbi, bagaimana menyediakan panggung bagi tenaga-tenaga pengembang yang berasal dari pemerintah untuk berbagi hasil yang mereka kembangkan selama menjadi tenaga pengembang.

Direktur PAUD Kemendikbud,, Mohamad Hasbi dan satafnya menjelaskan program Konferensi PAUD tingkat Internasional, diikuti 15 negara. @valen

Ke depan, menurut Hasbi, Direktorat PAUD di bawah kendali Mendikbud Mas Nadiem akan fokus pada tiga hal. Pertama, bagaimana meningkatkan akses saat ini, akses PAUD masih cukup memprihatinkan, dan sekitar 32, 11% dari 19,2 juta jiwa anak usia 3 – 6 tahun artinya sekitar 8- 9 juta yang mengakses PAUD.

Kedua, menurutnya, Kemendikbud juga fokus bagaimana meningkatkan akses bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus (ABK). Yaitu, anak yang memiliki kekurangan dan anak yang memiliki bakat yang istimewa. Selama ini, akses terhadap terhadap ABK belum terurus dengan baik,” ungkapnya.

Yang ketiga, adalah bagaimana menyediakan akses minimal satu satuan PAUD bagi setiap desa. Sampai saat ini akses itu baru berkisar 75, 63% dari 83.000 desa. Masih ada 20.000 desa yang tidak memiliki akses PAUD.
Kualitas fokus juga terhadap beberapa hal. Hasbi menyampaikan, pertama satuan PAUD memiliki standard yang memadai. Sebab itu, pihaknya mendorong agar mereka mengikuti akreditasi satuan PAUD.

Baca Juga:  IFC tawarkan modal tak terbatas untuk industri hijau Indonesia

“Sampai saat ini baru 50.000 satuan PAUD yang terakreditasi atau memiliki kualitas yang baik dari 202.189 yang ada di seluruh Indonesia. Atau, 28 % guru PAUD yang memiliki mutu baik,” jelas Hasbi.

Kedua, lanjut dia, saat ini, 68% guru PAUD diantaranya masih berstatus guru SMA. Praktis, Jauh dari undang – undang yang menginginkan guru PAUD berkualifikasi sarjana PAUD. Atau, sarjana yang relevan dengan PAUD. Misalnya, sarjana psikologi atau sarjana bimbingan konseling.

Ketiga, tata kelola saat ini masih harus ditingkatkan. Pasalnya, bila ingin mendapatkan data PAUD masih harus mengetuk banyak pintu. Di antaranya, pintu Kemendikbud, pintu Kemenag dan pintu Kemensos, Kemendagri. Ke depan agar ada satu data PAUD untuk Indonesia. Data yang terintegral semua kementerian dan lembaga. Sehingga, warga masyarakat ingin mengakses data PAUD dapat diperoleh dengan mudah.

“Menata satuan PAUD saat ini dalam satu area PAUD ada banyak nomor pokok sekolah nasional. Itu kurang baik, karena menyulitkan tata kelola. Ke depan dalam satu area satuan PAUD hanya boleh ada satu nomor pokok nasioanl. Sehingga, identifikasi lembaga jauh lebih mudah mengaturnya,” pungkas Hasbi. @valen