Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Pemprov Jatim launching aplikasi e-Budgeting
Pemprov Jatim launching SP2D Online, Paperless dan Digital Signing serta e-Evaluasi APBD kabupaten/kota. FOTO: sarifa-LICOM
BALI / NTB / NTT / PAPUA

Pemprov Jatim launching aplikasi e-Budgeting 

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan inovasi terbaru. Kali ini terkait perencanaan dan penganggaran yang bisa dicek secara online dan transparan atau e-Budgeting. Hal ini bisa diakses secara sehingga memudahkan pengawasan.

Aplikasi tersebut bisa diakses lewat komputer maupun smartphone yang terdiri dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Paperless dan Digital Signing serta e-Evaluasi APBD kabupaten/kota.

Aplikasi yang diciptakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim itu langsung di-launching oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Khofifah ingin mewujudkan seluruh Jatim bisa terkoneksi dan diakses secara real time sebagaimana yang sudah dibuat dalam program Nawa Bhakti Satya.

“Kita kepengin Jatim connect, tapi kan disisir-sisir gitu, mana yang memungkinkan untuk kita bangun transparansi dan bisa diakses real time. Antara lain adalah aplikasi SP2D Online, Paperless, Digital Signing dan e-Evaluasi APBD kabupten/kota. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan ke sektor yang lain,” katanya ditemui LICOM usai acara di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (06/11/2019).

Melalui program tersebut, Khofifah berharap koneksitas di antara perencanaan dan penganggaran, e-Planning dan e-Budgeting secara regional provinsi Jatim bisa dilakukan. Namun untuk saat ini baru ada 14 daerah dari 38 kabupaten/kota di Jatim yang telah memanfaatkan aplikasi ini. Sehingga masih ada pekerjaan rumah untuk 24 kabupaten/kota.

“Kita berpikirnya regional, jika APBD Jatim dan APBD 38 kabupaten/kota di Jatim itu terbesar di Indonesia karena mencapai Rp.131 triliun. Sehingga presisi, akurasi dan akuntability dari perencanaan dan penganggaran ini akan terus disiapkan dan dikembangkan,” harap gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Pemprov Jatim launching SP2D Online, Paperless dan Digital Signing serta e-Evaluasi APBD kabupaten/kota. FOTO: sarifa-LICOM

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim Jumadi menjelaskan ada beberapa keunggulan dalam aplikasi yang baru ia ciptakan tersebut. Misalnya saja lebih efektif dan efisien.

Baca Juga:  Irwan  ditunjuk jadi Ketua DPW PKS Jatim gantikan Arif Setiawan

“Di pengelolaan keuangan daerah kan tidak hanya penganggaran, tapi juga ada perbendaharaan,” ungkap Jumadi.

Perbendaharaan selama ini, lanjut dia, otorisasi dan pencairan masih berjalan secara konvensional. “Makanya kita lakukan langkah-langkah yang efektif dan efisiennya seperti apa. Sebab ada puluhan ribu berkas SP2D yang perlu diteliti dan ditandatangani, apalagi kalau jelang akhir tahun itu bisa numpuk,” paparnya.

Dengan sistem SP2D online ini, Pemprov tak lagi memerlukan kertas (paperless). Kemudian digital signing, didesain untuk kecepatan untuk transparansi. Kelebihannya juga bisa dilakukan dimanapun tempat.

“Jadi nantinya kita tidak hanya di kantor baru bisa mengerjakan. Tapi kepala OPD nya walaupun sedang bepergian ke Jakarta, tetap bisa melakukan lewat smartphonenya. Ini nilai kelebihan dari aplikasi ini,” urai Jumadi.

Sekedar diketahui, sistem ini juga telah terkoneksi dengan Bank Jatim, serta bagian pengadaan barang dan jasa. Selain itu, aplikasi ini merupakan yang pertama di kalangan pemerintahan se-Indonesia. Sudah ada dua Pemprov yang tertarik akan mengadopsi aplikasi ini.

“Sudah ada dua provinsi yang menemui kami untuk belajar aplikasi, yaitu Pemprov Sumatera Selatan dan NTB. Kepala daerah di dua daerah itu sudah meminta kita untuk datang ke sana menjeaskan seperti apa sistem yang real time. Saya dengan senang hati agar aplikasi ini bisa ditiru oleh yang lain. Mimpi saya kalau iso (bisa) presiden juga bisa melihat secara real time berapa ratus miliar belanja sehari dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia,” tukasnya.@sarifa