Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
PKS kritisi Pemerintah masih amburadul salurkan pupuk bersubsidi
Anggota Komisi IV DPR RI, Hamid Noor Yasin dari Fraksi PKS. Politikus ini dari Daerah Pemilihan (Dapil) Solo Raya merupakan tempat asal Presiden Joko Widodo. @valen
HEADLINE

PKS kritisi Pemerintah masih amburadul salurkan pupuk bersubsidi 

LENSAINDONESIA.COM: Komisi IV DPR RI di Senayan menyoroti banyak aspek terkait penyusunan program kerja Menteri Pertanian (Mentan) yang baru, Syahrul Yasin Limpo. Satu di antaranya, soal bagaimana memperdayakan petani agar kehidupannya bisa sejahtera, termasuk memprioritaskan solusi penyaluran pupuk bersubsidi yang masih amburadul.

Tidak cuma itu. Sangat penting lagi, bagaimana kesungguhan Pemerintah membuat para milienal khususnya di lingkungan masyarakat petani bisa tertarik menjadi petani.

“Harapan kita ke Mentan agar ketika membereskan masalah petani jangan sepotong-sepotong. Tap harus komprehensif,” tegas Anggota Komisi IV DPR RI, Hamid Noor Yasin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini (6/11/2019).
Hamid mengakui, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah baik pusat dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ia menyontohkan, program memberikan peralatan pertanian, bibit dan pupuk.

Pupuk bersubsidi untuk penyalurannya masih dikeluhkan banyak petani. Masih adanya temuan pupuk di pasar bebas dioplos pupuk subsidi, tentu ini pengkhianatan oknum terhadap Pemerintah. @ist.

Namun, Hamid mewakili fraksi PKS di Komisi IV –membidangi masaah Pertanian, Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan– ini , mengritisi jumlah peralatan dan pupuk yang diberikan tersebut masih sangat terbatas. Selain itu, jumlah tenaga penyuluh pertanian juga masih belum ideal. Sehingga, nasib petani masih saja tetap terpinggirkan.

“Satu tenaga penyuluh cakupan wilayahnya juga satu kecamatan. Idealnya satu tenaga penyuluh itu untuk tiga desa,” papar Hamid yang ditugaskan fraksi PKS di Komisi IV ini.

Hamid menuturkan, dengan meningkatkan jumlah penyuluh memang membutuhkan anggaran yang lebih. Komisi IV DPR, menurutnya, akan mendukung penambahasan anggaran untuk memperdayakan petani yang diminta Kementerian Pertanian (Kementan). Dengan penambahan anggaran tersebut, maka ke depan banyak pihak yang tertarik untuk menjadi petani.

Anggota DPR RI Asal Jawa Tengah IV ini juga menuturkan, masalah pertanian dari tahun-ke tahun memang menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk diselesaikan. Karena hingga kini belum ada penyelesaian komprehensif terhadap persoalan mendasar pertanian.

Baca Juga:  BCA kucurkan beasiswa Rp 5,3 miliar untuk 703 mahasiswa

Apalagi, lanjut dia, masalah pertanian terjadi dari sektor hulu hingga hilir. Seperti masalah alih fungsi lahan pertanian dan komponen dasar produksi pertanian semakin sulit.

MASIH KACAU KELOLA PUPUK BERSUBSIDI
Hamid juga menyebut masalah yang dihadapi petani juga terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi. Karena blokir atau penghentian pupuk bersubsidi di beberapa wilayah Indonesia merupakan salah satu pemicu kisruhnya pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi secara nasional.

Bulan lalu, September, Negara melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyiapkan pasokan pupuk subsidi sebanyak 1,26 juta ton untuk memenuhi kebutuhan petani secara nasional hingga akhir tahun 2019.

Janji pihak pemerintah, penyiapan jumlah pupuk ini agar dapat memenuhi kebutuhan petani sesuai alokasi yang diatur Kementerian Pertanian. Tujuannya, agar tidak terjadi kekurangan stok pupuk jelang musim tanam tahun ini.
Ironisnya, pada kenyataan di lapangan, tata kelola distribusinya masih amburadul. Akibatnya, menuai protes dari petani-petani di tingkat bawah.

“Saya masih mendapat banyak keluhan dari banyak petani di Dapil (Daerah Pemilihan) saya, Subosukawonosraten atau Solo Raya yang meliputi Kabupaten Sragen, Karanganyar dan Wonogiri,” ungkap Hamid.

“Keluhan yang paling intens pada masalah pupuk bersubsidi. Pemerintah masih kacau dalam pengelolaan pupuk bersubsidi ini,” tegas Hamid.

Politikus PKS ini mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan 6.026.667 ton pupuk bersubsidi hingga hingga 11 September 2019. Jumlah ini setara 68 persen dari alokasi penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2019 sebesar 8,8 juta ton.

Faktanya, Hamid mengungkapkan, kepuasan masyarakat terutama para petani jauh dari harapan. Banyak rakyat mengeluh terkait dengan masalah pendataan kelompok penerima. Pasalnya, hanya yang dekat pemerintah atau yang memiliki akses saja mendapat saluran pupuk subsidi dengan mudah. Akibatnya, banyak petani yang tidak kebagian pupuk subsidi, padahal sangat membutuhkan.

Baca Juga:  Pilot Batik Air disebut pingsan di udara akibat serangan jantung, ini penjelasan maskapai dan dokter

“Semoga sampai akhir tahun ini, pemerintah mampu membereskan permasalahan pupuk bersubsidi ini. Keluhan-keluhan yang hingga saat ini masih banyak dirasakan oleh petani-petani di Daerah dapat di redam dalam waktu cepat,” harapnya. @valen