Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Begini Moeldoko blak-blakan kenapa harus ada Wakil Panglima TNI
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn TNI) Moeldoko membeberkan kenapa harus ada Wakil Panglima TNI, @istimewa
HEADLINE

Begini Moeldoko blak-blakan kenapa harus ada Wakil Panglima TNI 

LENSAINDONESIA.COM: Presiden Joko Widodo menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI, yang sempat dihapus di era pemerintahan Presiden ke-4 Gus Dur, masih terus hangat diperbincangkan. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko blak-blakan kenapa dirinya mengusulkan kebijakan itu. Juga kenapa direalisasikan sekarang?

Kepala Staf Kepresidenan, yang juga mantan Panglima TNI ini mengemukakan alasan mengusulkan kebijakan merubah struktur TNI itu, hingga akhirnya Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), semata-mata sejalan dengan perkembangan dalam struktur TNI.

“Waktu saya jadi Panglima, saya yang usul memandang perlu ada Wakil Panglima. Alasannya, secara operasional organisasi TNI, Kasum (Kepala Staf Umum TNI) itu bukan mewakili Panglima,” kata Moeldoko, yang juga Ketua Umum HKTI ini di Rapimnas HKTI, di Ancol, Sabtu (9/11/2019).

Kasum, menurut Moeldoko, salah satu organ staf Panglima untuk mengelola para asisiten. Tapi secara komando, Panglima TNI sendirian membawahi para Pangdam. “Sehingga waktu itu, saya kalau pergi meninggalkan Cilangkap ke Libanon, pergi ke daerah- daerah operasi mengunjungi pasukan yang disiapkan di daerah operasi, saya melihat di situ ada kevakuman,” imbuh Moeldoko.

“Kevakuman itu, saya tindaklanjuti dengan menunjuk salah satu Kapala Staf jadi XX Panglima. Jadi, nanti kalau ada Wakil Panglima, begitu itu tidak perlu lagi. Karena Panglima dan Wakil di dalam satu kotak. Kalau Panglimanya pergi, secara otomatis Wakil Panglima menjadi X bagi Panglima, karena dia memegang komando, ” tambah Moeldoko.

Moeldoko mempertegas dengan menyinggung jika pertanyaan soal duplikasi? Soal kemungkinan munculnya conflict of interest?

“Ndak.. di dalam tentara itu sangat jelas. Ukurannya loyality dan insubordinasi. Kalau seorang bawahan sudah dinilai tidak loyal sudah selesai. Apalagi, dinilai insubordinasi, masuk penjara. Sebab itu, masyarakat tidak perlu takut, gak perlu khawatir akan terjadi duplikasi, akan terjadi tetek bengek,” tegas Ketua Umum HKTI ini.

Baca Juga:  Survei IPOL Indonesia, elektabilitas Cawali Surabaya Whisnu Sakti dan Eri Cahyadi tertinggi

PENGEMBANGAN TUBUH TNI
Mantan Panglima TNI ini lagi-lagi mempertegas, alasan krusial pemerintah perlu mengadakan posisi Wakli Panglima TNI, semata-mata disebabkan adanya pengembangan organisasi di tubuh TNI.

“Dari sisi pengembangan organisasi, ada pengembangan organisasi baru yang namanya Kogabwilhan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan yang dulu namanya Kowilhan (Komando Wilayah Pertahanan),” ungkap purnawirawan jenderal bintang empat yang bertahan menjadi Kepala Staf Krepresidenan di Pemerintahan Presiden Jokowi jilid 2 ini.

“Ada lagi, juga perkembangan Koopsusgab, yaitu Komando Operasi Khusus Gabungan. Ini maknanya apa? Maknanya, ada sebuah perkembangan baru di struktur organaisasi TNI. Untuk itu perlu disikapi, organisasi adalah organisasi yang selalu bergerak mencari keseimbangan dimana pengaruh lingkungan itu tidak bisa diabaikan,” ungkap Moeldoko.

“Adanya pengaruh perkembangan global, perkembangan dalam struktur dalam internal TNI terjadi perubahan struktur. Sebab itu juga diperlukan pengembangan di lingkungan puncak pimpinan,” tutur Moeldoko.

Bagaimana mekanisme pemilihan Wakil Panglima TNI? Menurut Moeldoko, direncanakan berasal dari perwira tinggi bintang empat, kemungkinan ditarik dari salah satu kepala staf TNI.

“Pastinya bintang empat. Mungkin, dari para kepala staf, salah satu diantaranya ditarik jadi Wakil Panglima. Atau, mungkin nanti dari bintang tiga ke bintang empat. Mestinya secara hirarkis wakil panglima lebih bagus diisi dari kepala staf, secara kematangan juga lebih bagus,” tutur Muldoko. @valen