Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
IPI kumpulkan pakar bahas wacana KPU “keukeuh” larang Koruptor ikut Pilkada serentak 2020
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo jadi pembicara diskusi situasi politik jelang pelantikan Presiden Jokowi. @dok.licom
HEADLINE

IPI kumpulkan pakar bahas wacana KPU “keukeuh” larang Koruptor ikut Pilkada serentak 2020 

LENSAINDONESIA.COM: Menjelang Pilkada serentak tahun 2020 di Indonesia, wacana KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI “keukeuh” melarang mantan narapidana (Napi) korupsi alias koruptor ikut maju calon kepala daerah, kembali jadi polemik keras. Pro kontra pun membuat tensi politik pilkada serentak semakin menghangat.

Indonesian Public Institute (IPI) mengangkat fenomena politik ini dalam diskusi terbuka menampilkan sejumlah pakar dan praktisi di Hotel Ibis Budget, Jalan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu besok (13/11/2019).

“Kita tentu bersepakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Perilaku korupsi memang sudah menjadi penyakit sosial yang menggerogoti uang Negara,” kata Direktur Eksekutif IPI, Karyono Wibowo, penggagas diskusi itu, Selasa (10/11/2019).

Soal menggerogoti keuangan Negara itu, Karyono mengakui, pada titik ini semua memang sepakat. Diskusi yang digagasnya kali ini, menurut Karyono, bukan mempersoalkan hal tersebut. Tapi, lebih membahas persoalan pencegahan secara lebih substansi.

“Membedah fenomena pencegahan korupsi yang hendak dilakukan oleh KPU,” tegas Karyono.

Pasalnya, KPU tetap keukeuh akan memasukkan kembali pasal tentang larangan mantan Napi korupsi untuk mengikuti konstetasi Pilkada ke dalam Rancangan PKPU (Peraturan KPU). Praktis, KPU siap menerbitkan peraturan yang pada hakekatnya melarang mantan Napi korupsi menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sayangnya, upaya KPU tersebut masih tetap menuai kontroversi, bahkan polemik pro dan kontra semakin meruyak.

“Di satu sisi, niat baik KPU dinilai positif. Tapi di sisi lain, KPU dinilai melampaui kewenangannya dan melangkahi undang-undang, menabrak putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,” kata Karyono.

Lebih kontroversial lagi, upaya terobosan KPU itu, ada yang menilai melanggar HAM. “Bahkan dinilai melanggar hak azasi manusia (HAM),” tegas Karyono, prihatin.

Baca Juga:  Kemenhub pastikan penerbangan Garuda penuhi aspek keselamatan dan keamanan

Pertimbangan itu, IPI menggelar diskusi terbuka bersama para pakar dengan Tema: “Mengupas Polemik Larangan Eks Narapidana Korupsi Maju di Pilkada”. Diskusi di Nanami Ramen, Hotel Ibis Jala Cikini Rabu besok ini dimulai Pukul 13.00 WIB.

Sebagai penggagas diskusi, Direktur Eskekutif IPI Karyono ini juga akan ikut jadi pembicara. Pembicara lainnya, yaitu Margarito Kamis (Pakar HTN Universitas Indonesia), Hugua (Anggota DPR RI Komisi II F-PDIP), dan Pangi Syarwi (Pengamat Politik VOXPOL CENTER). Modertor; Miartico Gea. @licom_09