Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Tragis! Pemred Koran Duta Masyarakat diamankan polisi dan diborgol mirip begal, halangi eksekusi Graha Astranawa
Kantor Duta Masyarakat yang menempati Graha Astranawa nampak dipaksa harus dikosongkan. Pemred M Kayis yang mencoba menghalangi eksekusi, telah diamankan dan diborgol polisi. Rupanya, Kayis tak ingin wajahnya terlihat dalam foto, khawatir disalahgunakan jadi hoax tersangka kejahatan begal. @istimewa
HEADLINE

Tragis! Pemred Koran Duta Masyarakat diamankan polisi dan diborgol mirip begal, halangi eksekusi Graha Astranawa 

LENSAINDONESIA.COM: Pemimpin Redaksi Harian Duta Masyarakat, M Kayis diamankan dan diborgol polisi jajaran Polreta Surabaya. Pemred koran kalangan Nahdliyin terbit di Surabaya ini, dianggap menghalangi eksekusi Graha Astranawa, di Jalan Gayungsari 35, Surabaya, yang juga jadi kantor Harian Duta Masyarakat.

Bahkan, akibat pengusiran paksa yang dilakukan petugas eksekusi, Harian Duta Masyarakat tidak bisa terbit dalam waktu yang belum bisa ditentukan.

Pemred Duta Masyarakat, M. Kayis mengaku hanya bisa pasrah ketika dirinya diamankan petugas kepolisian karena mencoba menghalangi eksekusi Astranawa.

Bahkan, Kayis yang wartawan senior di Harian Duta ini juga mengaku tidak berdaya saat polisi terpaksa harus memborgolnya mirip penjahat begal motor. “Borgol (perborgolan) ini kelewatan,” curhat Kayis di grup medsos PWI Jawa Timur, sambil menunjukkan foto tangannya diborgol.

Kayis selama dua jam diamankan di Polwiltabes Surabaya, kemudian dipindahkan ke Polsek Gayungan. “Di Polsek Gayungan, saya sempat meminta izin untuk mengamankan komputer dan sistem jaringan yang ada di kantor Duta,” kata Kayis, Rabu (13/11/2019).

Karena bertanggungjawab terbit tidaknya Harian Duta Masyarakat, Kayis memastikan adanya perlakuan ini, korannya tidak bisa terbit untuk sementara waktu. Ia dan semua redaksi serta wartawan tidak bisa bekerja karena fasilitas kantor diungsikan secara mendadak. Apalagi, tidak gampang memindahkan jaringan internet di kantor Duta.

“Masih berusaha menyelamatkan fasilitas komputer dan asset lainnya. Jadi, belum tahu kapan bisa terbit lagi,“ keluh Pemred koran bersejarah sejak era Presiden Soekarno tahun 1954 ini.

Kayis, yang juga wartawan senior di Surabaya ini, mengaku dirinya keberatan adanya eksekusi itu, karena eksekusi sepihak dan melawan hukum. Sebab, masih proses menunggu sidang dalam upaya menunda adanya eksekusi.

Baca Juga:  Gelar Gerakan Pemulihan DAS, KLHK dan CCCD tanam 3.000 pohon di Malang

“Belum sidang penundaan eksekusi, tapi sudah ada aparat yang melakukan eksekusi. Ini melawan hukum, ” kata Pemred ini.

Kayis keukeuh dengan pendiriannya itu, karena mendasarkan ketentuan hukum bahwa perlawanan tereksekusi (perkara perdata) terhadap sita eksekusi dijelaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan Mahkamah Agus (hal. 144-145).

“Di dalam buku tersebut dijelaskan, perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg,” ungkapnya.

Juga dijelaskan, lanjutnya, perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. “Pasal 207 (3) HIR atau pasal 227 RBg. Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera Nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri,” imbuh Kayis.

Disebutkan pula, ungkap Kayis lagi, terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan anding diperkenankan.
Karenanya, ia prihatin aparat memperlakukan dirinya yang berprofesi sebagai wartawan anggota PWI, bahkan stafnya juga Sekretaris PWI Jatim, namun saat memperjuangkan hak justru diperlakukan seperti pelaku kejahatan dengan diborgol.

“Ya, tragis pemimpin redaksi diborgol,” keluhnya. @tim licom