Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Kantor Redaksi Duta Masyarakat di Astranawa dieksekusi paksa, PWI Jatim lapor Polda Jatim
Ketua PWI Jatim, Ainur Rohim. FOTO: istimewa
HEADLINE JATIM RAYA

Kantor Redaksi Duta Masyarakat di Astranawa dieksekusi paksa, PWI Jatim lapor Polda Jatim 

LENSAINDONESIA.COM: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur akan melaporkan ke Polda Jawa Timur atas tindakan represif juru sita pengadilan saat eksekusi Gedung Astranawa di Jalam Gayungsari 9 Surabaya, Rabu 13 Nopember 2019.

Dengan adanya eksekusi gedung tersebut, kinerja keredaksian surat kabar Harian Duta Masyarakat menjadi mandek.

Bahkan, koran tersebut dipastikan tidak bisa terbit selama tiga hari sejak Kamis 14 Nopember hingga Sabtu 16 Nopember 2019 karena infrastruktur kerja berantakan.

Tak hanya itu, perlakuan aparat keamanan terhadap Pemimpin Redaksi (Pemred) Duta Masyarakat M Kaiyis juga dinilai berlebihan. Sebab Kaiyis sempat diamankan dengan cara diborgol.

“Hasil pertemuan ini menghasilkan sejumlah pernyataan sikap, yakni pertama, PWI Jatim bersama pimpinan media dan pimpinan redaksi Duta Masyarakat akan melaporkan perlakuan tidak selayaknya aparat kepolisian kepada redaksi harian Duta Masyarakat saat dalam proses eksekusi terhadap Gedung Astranawa itu kepada Kapolda Jawa Timur,” kata Ketua PWI Jatim, Ainur Rohim usai pertemuan dengan pimpinan media dan pimpinan redaksi Harian Duta Masyarakat serta seluruh karyawan di kantor PWI Jawa Timur, pada Kamis (14/11/2019).

Menurut Ainur, bahwa proses eksekusi Gedung Astranawa yang tidak mengindahkan keberadaan institusi media massa yakni Harian Duta Masyarakat telah mengakibatkan kebebasan dan kemerdekaan pers terancam. Apalagi, kegiatan keredaksian Duta Masyarakat terganggu dan tidak bisa menerbitkan koran selama tiga hari.

“Kejadian ini dikhawatirkan bisa menjadi preseden buruk dan ancaman baru terhadap kemerdekaan pers,” tegas pria yang akrab disapa Pak Air ini.

Selanjutnya, pada keputusan poin ketiga tambah Ainur, PWI Jatim akan memberikan fasilitas tempat dan infrastruktur lainnya kepada awak redaksi Harian Duta Masyarakat agar tetap bisa bekerja dan menerbitkan kembali korannya.

Baca Juga:  Pertukaran pemuda, Kemenpora kirim 17 delegasi Indonesia ke Australia

Fasilitas itu diberikan hingga Duta Masyarakat mempunyai kantor dan infrastruktur permanen untuk proses kerja jurnalistik secara normal.

Sementara terkait polemik Gedung Astranawa, Ainur Rohim menambahkan bahwa PWI Jatim mendorong pembentukan tim independen untuk melakukan kajian terhadap proses hukum yang terjadi dalam kasus eksekusi gedung tersebut.

Selain itu, PWI Jatim juga mendorong kepada para wartawan untuk melakukan peliputan terhadap perkembangan masalah Gedung Astranawa secara independen dan proporsional, dengan tetap merujuk pada Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan regulasi lain mengenai pers nasional.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim Arief Rahman juga mengecam eksekusi paksa kantor Harian Duta Masyarakat. Apalagi menurut ia, pihak pengelola juga tengah melakukan upaya hukum untuk penundaan eksekusi.

“Sebaiknya semua pihak menghormati upaya-upaya yang tetap mengedepankan legalitas dan rasa keadilan hukum.

Persoalan dengan YKP juga menjadi persoalan penting di Surabaya karena menyangkut aset-aset milik Pemkot Surabaya yang nilainya triliunan rupiah,” tegas Arief Rahman@wan