Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Wali Kota Malang beber program penguatan kebijakan pembangunan lewat dialog publik 
Wali Kota Malang Sutiaji saat dialog publik bersama Komunitas Malang Peduli Demokrasi (MPD) di Hotel Pelangi, Senin (18/11/2019). FOTO: aji-LICOM 
HEADLINE PROOTONOMI

Wali Kota Malang beber program penguatan kebijakan pembangunan lewat dialog publik  

LENSAINDONESIA.COM: Wali Kota Malang Sutiaji dan Wawali Sofyan Edi Jarwoko bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) membeberkan penguatan kebijakan demi membangun Kota Malang di Hotel Pelangi,  Senin (18/11/2019).

Program penguatan kebijakan tersebut dipaparkan melalui dialog publik yang digelar bersama berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Malang Peduli Demokrasi (MPD).

Dalam dialog bertema ‘Satu Tahun Pemerintahan Kota Malang bersama Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko itu ada beberapa topik yang menjadi perbincangan. Diantaranya terkait Malang Creative Centre (MCC), Polemik Mall Ramayana, kepastian pembangunan jembatan Kedungkandang dan perbaikan Jembatan Muharto.

Di dalam dialog tersebut, seluruh tamu undangan yang hadir, berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Karena itu, Wali Kota Malang yang didampingi Sekda Kota Malang Wasto dan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika berusaha kooperatif dengan memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan.

Terkait polemik kontrak gedung Mall Ramayana, Wali Kota Sutiaji menyampaikan bila secara umum persoalan sudah clear. Namun begitu pihaknya tidak bisa langsung menutup mall Ramayana begitu saja.

“Kami sudah ketemu dengan PT Sadean Intra Mitra Corporation selaku Ramayana. Sekarang kan sudah putus, cuman kemarin minta legal opini-nya itu gimana. Karena ini kan masih dalam ranahnya yang menyerahkan walaupun sudah putus,” ungkapnya.

Sutiaji berjanji akan melakukan pengambilalihan. “Saya akan minta ke Dinas Perdagangan untuk menyiapkan appraisal. Kalau itu nyewa berapa. Sebab kalau ditutup langsung kan sayang jika tidak dimanfaatkan,” jelasnya.

Sutiaji mengaku bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengintaian. Namun menurutnya secara umum, Sutiaji menyebut, sudah tidak ada masalah terkait Mall Ramayana.

“Sebenarnya sudah clear, setelah adendum kemarin yang Rp 60 juta, itu sudah clear yang mulai tahun 2004. Dan rencananya kami akan ambil satu lantai untuk Mall Layanan Publik di situ. Sambil nanti menunggu kedepannya akan digunakan untuk apa,” imbuh Sutiaji.

Baca Juga:  Inovasi dan pembangunan berhasil, Surabaya jadi perhatian dunia
Wali Kota Malang Sutiaji dan Wawali Sofyan Edi Jarwoko bersama Forpimda.

Selain Ramayana, salah seorang peserta  dialog ada yang mengusulkan agar MCC dibangun satu lantai saja. Hal itu berbeda dari yang telah direncanakan oleh Pemkot Malang, yang akan membangun hingga delapan lantai.

Menanggapi hal tersebut, Sutiaji mengatakan, perencanaan pembangunan MCC juga berdasarkan masukan dari perwakilan beberapa komunitas.

“Ini sebenarnya juga sudah clear, dan yang menentukan dan membuat ini kan juga rekan-rekan komunitas. Itu adalah bottom up, bukan top down,” paparnya.

Sutiaji juga menegaskan, bahwa pembangunan MCC  didasarkan atas kebutuhan. Pasalnya sempat beredar kabar bahwa Pemkot Malang kurang efisien jika harus membangun gedung baru yang diperuntukan MCC.

Kabar tersebut beredar setelah publik mengetahui kabar akan berakhirnya kontrak Mall Ramayana. “Kita membangun itu kan sesuai dengan kebutuhan, perlunya masing-masing. Dan sebagai bukti, mohon maaf, saat ini ada sekitar 27 kabupaten kota belajar Kota Malang. Hal itu menjadi bukti bahwa komunitas yang kita miliki ini terbangun,” kata dia.

Untuk itu, ia juga berharap kepada rekan media agar dapat berkontribusi dengan melakukan publikasi. Sehingga program yang menjadi kebijakan Pemkot Malang bisa tersampaikan dengan baik.

Sementara itu, Koordinator Malang Peduli Demokrasi (MPD) Imam Muslikh mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberi ruang bagi masyarakat agar dapat mengetahui capaian dan raihan kepemimpinan Wali kota Sutiaji dan Wawali Kota Sofyan Edi Jarwoko dalam satu tahun menjalankan roda pemerintahan Kota Malang.

“Jadi artinya, pemerintah punya kewajiban untuk menjelaskan apa yang menjadi programnya kepada masyarakat yang selama ini hanya mendengarkan lewat media sosial maupun media massa,” jelasnya.

Sebaliknya, menurut Imam Muslikh, pemerintah juga berkewajiban mendengarkan apa yang ada dalam pemikiran masyarakat. Meskipun begitu, Imam Muslikh masih belum bisa menyebut pihaknya adalah representasi dari masyarakat Kota Malang secara umum.

Baca Juga:  FTF Returnees jadi pembicaraan Kepala BNPT saat bertemu Perwakilan Tetap RI PBB di Jenewa

Namun, ia berharap, paling tidak dalam dialog ini, masyarakat bisa terwakilkan oleh komunitas maupun organisasi kepemudaan yang hadir. “Ya paling tidak rekan-rekan yang selama ini bergerak di Kota Malang melalui komunitas maupun organisasi kepemudaan bisa menyampaikannya dalam dialog ini,” pungkas dia.@aji