Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Kebijakan pengadaan Alutsista harus bangun kemandirian industri pertahanan dalam Negeri, ini ditegaskan Presiden
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan jajaran "Kabinet Indonesia Maju" . @foto:dok.setpres
HEADLINE

Kebijakan pengadaan Alutsista harus bangun kemandirian industri pertahanan dalam Negeri, ini ditegaskan Presiden 

LENSAINDONESIA.COM: Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia harus mampu menjadi sebuah kekuatan regional yang baik dan disegani. Sehingga, dapat menjaga kedaulatan wilayahnya.

Hal tersebut diwujudkan dengan memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang modern, sejalan dengan perkembangan teknologi, dan yang tak kalah pentingnya harus dapat memperkuat industri pertahanan di dalam negeri.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut, saat memimpin rapat terbatas mengenai kebijakan pengadaan alutsista, di Kantor Presiden, Jakarta, pada Jumat, 22 November 2019.

“Negara harus mampu menjadi sebuah kekuatan regional yang baik dan disegani di kawasan Asia Timur. Karena itu. kita perlu penguatan pertahanan kita dengan alutsista yang modern, yang bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan di dalam negeri,” ujar Presiden dalam sesi pengantar rapat terbatas.

Kepala Staf Presiden Moeldoko berjabat tangan dengan Menteri Pertahanan Prabowo saat mengikuti rapat terbatas dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta. Nampak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seperti fokus menyimak lembaran kertas kerja. @foto: dok.setpres

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa langkah utama yang harus dilakukan jajarannya, ialah dengan membuat rencana dan peta jalan yang jelas mengenai pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri.

Kepala Negara meminta bahwa peta jalan tersebut harus dapat menghubungkan industri alat pertahanan mulai dari hulu hingga hilir dan melibatkan BUMN maupun pihak swasta.

“Roadmap-nya harus jelas dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan baik BUMN maupun swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dari luar negeri,” ucap Presiden Jokowi.

Ada pun yang berkaitan dengan pengadaan alutsista dari negara lain dan bentuk kerja sama pertahanan dengan negara-negara lainnya, Kepala Negara meminta akan adanya kepastian alih teknologi kepada bangsa Indonesia. Dengan itu industri pertahanan nasional akan semakin memiliki pengetahuan untuk memproduksi alutsista serupa dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dengan industri pertahanan di negara-negara lainnya.

Baca Juga:  Kabupaten Jombang kembali raih penghargaan Peduli HAM 2019

“Kita harus memastikan bahwa SDM industri pertahanan kita betul-betul diperkuat dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya, apalagi orientasinya sekadar proyek. Sudah setop yang seperti itu,” kata Presiden.

Selain itu, kebijakan pengadaan alutsista pemerintah juga harus didasarkan pada perhitungan dan antisipasi terhadap perkembangan teknologi persenjataan yang berubah cepat.

“Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, yang sudah ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang,” pesan Presiden. @licom_09

Autentikasi:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden