Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Gagasan Mendagri pertama dari Polri soal evaluasi Pilkada berbasis riset, perlu direspon positif
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. @foto: indonesiaraya
HEADLINE

Gagasan Mendagri pertama dari Polri soal evaluasi Pilkada berbasis riset, perlu direspon positif 

LENSAINDONESIA.COM: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkaji opsi terkait evaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, untuk meminimalisasi efek negatif yang selama ini terjadi. Tito juga mewacanakan opsi Pilkada asimetris. Praktis, wacana Tito ini menjadi perbincangan hangat berbagai pihak.

Direktur eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo merespon positif upaya Tito Karnavian yang merupakan Mendagri kali pertama dari unsur Kepolisian Republik Indonesia (Polri) –mantan Kapolri– itu.

“Terkait wacana evaluasi pelaksanaan Pilkada, saya sepakat dengan upaya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan holistik dengan pendekatan akademik, agar proses evaluasinya terukur dan hasilnya bisa dijelaskan secara ilmiah,” kata Karyono kepada LensaIndonesia.com, Jumat (22/11/2019).

Sebagai peneliti senior IPI, Karyono mengapresiasi opsi Pilkada asimetris yang diwacanakan Mendagri Tito saat rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 18 November 2019. Pilkada asimetris ini adalah sistem pelaksanaan mekanisme Pilkada antar daerah yang tidak sama. Perbedaan sistem itu merujuk karakteristik daerah tertentu, seperti kekhususan dalam aspek administrasi, budaya ataupun aspek strategis lainnya

“Gagasan Mendagri perlu direspon positif dengan melakukan sejumlah riset, focus group discussion (FGD), indepth interview yang melibatkan para pakar dan peneliti,” tegas Karyono.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, yang juga mantan peniliti LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Network. @foto:istimewa

Karyono mencermati wacana tentang evaluasi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkda) secara langsung sudah lama menjadi perbincangan. Malahan, wacana tersebut kerap menjadi perdebatan di tengah publik.

“Sistem pemilihan langsung pernah diubah dan dikembalikan ke DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 2014. Namun, undang-undang ini dibatalkan Presiden RI ke-6 SBY dengan mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” ungkap Karyono.

Baca Juga:  Polisi gagalkan 2 juta pil koplo masuk Surabaya jelang pesta tahun baru

Kini, ;anjut Karyono, wacana evaluasi sistem pemilihan kepala daerah muncul kembali. Ada dua opsi yang mencuat ke publik. Opsi pertama, pemilihan langsung hanya akan digelar pada tingkat kabupaten/kota. Untuk pilkada tingkat provinsi digelar pemilihan secara tidak langsung alias melalui DPRD.

“Opsi kedua, ada alternatif kebijakan evaluasi Pilkada secara asimetris. Kebijakan akan menghasilkan mekanisme daerah tertentu yang boleh digelar secara langsung dan daerah-daerah yang digelar secara tidak langsung,” katanya.

Karyono berpandangan, evaluasi secara sistematis dan holistik perlu dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui kelemahan
dan kekurangan dalam pelaksanaan pilkada. Dengan melakukan proses evaluasi yang holistik, bisa diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya biaya politik, faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu dapat diteteksi secara terukur. Dari hasil evaluasi dapat diketahui kelemahan sistem pemilihan langsung.

“Saya menyarankan, secara garis besar ada dua aspek yang perlu dievaluasi. Yaitu, aspek yuridis dan teknis. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang terukur perlu ada studi perbandingan untuk melihat plus – minus antara sistem pemilihan langsung oleh rakyat dengan sistem pemilihan melalui DPRD,” tutur Karyono.

Menurut Karyono, ada beberapa variabel yang bisa digunakan untuk mengukur kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut. Misalnya, dengan memasukkan sejumlah variabel untuk mengukur seberapa besar pengaruh kedua sistem pemilihan dari aspek keamanan,
stabilitas politik, ekonomi, perubahan sosial, budaya (perilaku pemilih), money politic, dan seberapa besar kedua sistem pemilihan bepengaruh terhadap tingkat korupsi.

“Evaluasi menyuluruh itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan tetap menerapkan sistem pemilihan langsung atau melalui DPRD,” pungkasnya. @licom_09