LENSAINDONESIA.COM: Akhir-akhir ini mencuat polemik terkait Tous Les Jours dan sertifikat halal.

Berawal dari manajemen Waralaba Toko Roti asal Korea Selatan yang menempelkan aturan pelarangan penulisan hari besar agama selain Islam (natal dan imlek) serta perayaan yang tak sesuai syariah Islam seperti Helloween dan Valentine.

Aturan tersebut mengacu pada peraturan sistem jaminan halal. Kaitannya dengan sertifikasi halal yang sedang diurus oleh Tous Les Jours.

Otomatis aturan tersebut mengundang pro kontra yang didominir cercaan dari netizen. Pihak manajemen Tous Les Jours tak mampu menjawab dan menyatakan aturan tersebut hanya untuk internal. Nampaknya manajemen kurang memahami persoalan yang sedang diperdebatkan.

Ditemui di Kampus UIN Syarifhidayatullah Jakarta, mantan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, JM Muslimin, MA, PhD, mengatakan, kurangnya sosialisasi dan pengetahuan merupakan problem pertama yang menimbulkan polemik Tous Les Jours.

Muslimin menyoroti lampiran Surat Keputusan (SK) Nomor 46/Dir/LPPOM/MUI/XII/14 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk yang menjadi asal mula atau sumber perkara Tous Les Jours.

“Acuannya kan dari peraturan itu, Tous Les Jours mengacu pada aturan MUI. Maka harus dibedah dulu aturan tersebut agar diskusi tetap di jalurnya” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/11/2019).

Ia menegaskan, banyak kelemahan aturan tersebut. Di antaranya soal inkonsistensi. Nama-nama produk yang mengarah pada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan tak bisa disertifikasi. Anehnya, dalam lampiran yang sama, bahwa produk tertentu yang telah dikenal luas tidak mengarah kepada hal negatif, seperti spa sensual yang ditulis eksplisit bisa memeroleh sertifikat halal.

“Hal kedua, tentang indikasi adanya “masalah bawaan” dari peraturan MUI itu sendiri. Lampiran tersebut terindikasi mengatur lebih dari sekadar sertifikasi, halnyal bahan pokok dan pemrosesan produk, bahkan menjurus pada kegunaan roti. Dalam bahasa hukum, ini mirip dengan ultra petitum, dimana hakim memutus lebih dari yang dimohonkan,” tandas Muslimin.

Menurutnya, peraturan MUI tersebut dari sisi teori hukum Islam masih dibatasi oleh prinsip preventif dan pre-emptif (sad Al-dzariah).

“Asumsinya, hal-hal yang menjurus kepada keharaman dianggap dengan sendirinya terbukti haram, self-evidence. Padahal, pada konteks tantangan kemajemukan dan kerjasama saling memberi manfaat, dalam perspektif tradisi, ajaran juga iklim investasi perdagangan, justru prinsip sertifikasi halal sebaiknya berbasis pada legalitas, inklusivitas, dan proporsionalitas. Sesuai tekstualitas aturan kewenangan yuridis dan terbuka untuk semua tradisi dan keyakinan” jelas Muslimin.

Hal tersebut dimaknai untuk membuka peluang kebaikan dan kemanfaatan sebesar-besarnya (fath al-dzariah) untuk memperjelas posisi Islam rahmatan lil alamien”.

“Prosedur sertifikasi secepatnya mulai diposisikan dan dikuatkan di jalur regulasi sesuai perkembangan terkini. Agar prosesnya lebih akuntabel dan meniscayakan keterlibatan publik yang lebih luas. Terlebuh saat ini jaminan produk halal itu sudah mandatory, ditangani langsung oleh negara, bukan voluntary lagi seperti zaman MUI dulu,” pungkas Muslimin.@Rel-Licom