Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Dianggap serobot Pelabuhan Marunda, PT KCN ‘kambinghitamkan’ perusahaan induk plat merah PT KBN
Proyek Pier di Pelabuhan Marunda Jakarta Timur yang menyisahkan masalah besar. @foto:ist
HEADLINE

Dianggap serobot Pelabuhan Marunda, PT KCN ‘kambinghitamkan’ perusahaan induk plat merah PT KBN 

LENSAINDONESIA.COM: Lembaga Pengkajian Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB) kembali mengungkap kejanggalan pengusaan aset negara oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN). Bahkan, PT KCN “mengambinghitamkan” PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), perusahaan plat merah yang menjadi induknya, dengan menuduh menghambat kelancaran program proyek tol laut yang dilakukan pemerintah.

“Menuduh seolah-olah PT KBN (Kawasan Berikat Nusantara) menghambat kelancaran investasi proyek tol laut yang direncanakan pemerintah. Itu tuduhan mengada-ada, mana mungkin ada bukti,” ungkap Direktur Pengkajian LPIPB, Teddy Mulyadi, di Jakarta, Minggu (1/12/2019).

LPIPB mengendus indikasi PT KCN diduga sengaja melempat tuduhan itu, untuk memuluskan upaya menguasai aset Negara, berupa proyek pengembangan Pelabuhan Marunda. Pasalnya, PT KBN yang merupakan perusahaan murni milik pemerintah, masih terus berupaya untuk menyelamatkan aset tersebut.

PT KCN ini dibentuk sebagai anak perusahaan patungan antara perusahaan pemerintah, PT KBN dan PT KTU (Karya Teknik Utama) milik swasta. Ini terkait melaksanakan proyek pembangunan 3 dermaga di Pelabuhan Marunda, yaitu Pier I, Pier II, dan Pier III.

“Sejak pembuatan perjanjian induk No. 04/PJ/DRT/01/2005 sampai sekarang ini muncul berbagai keanehan dan permasalahan hukum. Di antaranya, saham PT KBN sebagai induk perusahaan hanya 15 persen, sedang PT KTU 85 persen,” ungkap Teddy.

Dalih sebagai pemilik saham mayoritas, PT KTU mengajukan 2 kali addendum yang memperpanjang jangka waktu pembangunan, mengubah pasal dari yang semula pembangunan dilakukan oleh PT KCN, menjadi dilakukan oleh PT KTU. Selain itu, juga mengubah pasal penilaian atas kelayakan total investasi yang sebelumnya dilakukan oleh konsultan independen, menjadi konsultan yang ditunjuk oleh pihak PT. KTU.

Akibat tindakan sepihak itu, PT KBN kehilangan kontrol atas semua pelaksanaan pembangunan proyek dan kerjasama tersebut.

Baca Juga:  Edwin terjun bebas dari lantai 4 Mall Galaxy karena depresi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) akhirnya melakukan audit dan menyimpulkan, bahwa kerjasama pendirian anak perusahaan PT KCN tidak sesuai dengan ketentuan, dan berlangsung berlarut-larut. Sehingga, BPK mengeluarkan rekomendasi terhadap Direksi PT KBN.

Kemudian, PT KBN dan PT KTU melakukan renegosiasi. Hasilnya, bahwa kerjasama kedua pihak hanya pada sebagian lahan (keseluruhan Pier-I dan sebagian Pier II), dan Addendum perubahan komposisi saham menjadi 50 : 50.

“Dalam RUPS Luar Biasa di PT KCN, 18 Desember 2014, disepakati perubahan komposisi saham dan peningkatan modal dasar secara bertahap. Saat itu, PT KBN menyetor modal hingga Rp294 milyar, sedangkan PT KTU belum menyetor kewajibannya yang sebesar Rp294 milyar,” ungkap Teddy.

Setelah ditelisik, lanjut Tenddy, ternyata PT KTU juga belum pernah menyetorkan modal awal pendirian PT KCN lebih dari Rp174 milyar.

Soal tudingan PT KBN menghambat investasi proyek Tol Laut-nya pemerintah, Teddy menyampaikan, LPIPB mengendus skenario tidak “fair”.

“Mari kita telusuri dulu permasalahannya, kita tarik benang merahnya dari awal. Kondisi yang sebenarnya adalah PT. KBN berjuang menyelamatkan aset negara berupa lahan Pelabuhan Marunda dari upaya perampasan (penyerobotan),” tegas Teddy Mulyadi.

Upaya itu dibuktikan, PT. KBN juga melayangkan gugatan untuk membatalkan Perjanjian Konsesi No. HK.107/1/9/KSOP. MRD-16 dan No.001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 yang dilakukan secara tidak sah oleh PT. KCN.

“Bahwa terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992, yaitu pengalihan status dan kepemilikan atas Pier I, II dan III oleh PT KCN dalam konsesi tersebut,” tutur Teddy. @valen