Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Komisi I DPRD Kota Bekasi usulkan “pecat” pimpinan demo guru-guru honorer, tuding dewan potong gaji guru
Pertemuan klarifikasi di Komisi I DPRD Kota Bekasi, yang tidak dihadiri pimpinan aksi demo guru guru kontrak, Lukmanul Hakim. @foto:ist
JABODETABEK

Komisi I DPRD Kota Bekasi usulkan “pecat” pimpinan demo guru-guru honorer, tuding dewan potong gaji guru 

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Forum Silaturahmi Guru Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kerja Kontrak (FS GTK – TKK), Lukmanul Hakim, ternyata tidak muncul di pertemuan klarifikasi terkait aksi demo yang menuding DPRD Kota Bekasi memotong gaji GTK danTKK.

Akibat itu, Komisi I DPRD mengganggap Lukmanul sengaja melecehkan dan tidak menghargai lembaga legislatif.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Abdul Rozak meminta agar Lukmanul diberikan sanksi. Pasalnya, sebagai koordinator aksi demo FS GTK-TKK, Lukmanul seharusnya mendatangi undangan klarifikasi di Kantor Komisi I DPRD Kota Bekasi, pada Senin (2/12/2019).

Klarifikasi aksi demo dianggap sangat penting, karena menyangkut tudingan aksi bahwa legislative melakukan pemotongan gaji guru-guru tenaga kerja kontak atau honorer di Kota Bekasi.

“Saya minta BKPPD agar memberhentikan kordinator aksi itu, dipecat. Karena sudah melecehkan lembaga, hanya dengan mengirimkan surat jawaban undangan DPRD,” tegas Abdul Rozak, di Kantor DPRD Kota Bekasi.

Politikus Partai Demokrat ini, memberi kelonggaran waktu satu minggu kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kepala BKPPD agar segera memberikan sanksi kepada Lukmanul.

”Kami Anggota DPRD Kota Bekasi merasa dilecehkan oleh seorang TKK yang diundang klarifikasi, malah mengirinkan surat jawaban dan agitasi demo,” tegas Bang Jek, sapaan akrab Abdul Rozak.

Ketua Komisi I ini megancam akan melaporkan ke polisi, bila tidak ada tindakan tegas dari dinas terkait. ”Dalam satu minggu ini, kami akan menunggu hasil dari BKPPD dan Disdik. Kalau tidak, kami juga akan melaporkan atas pelecehan dan berita hoax,” tambah Bang Rozak.

Undangan Komisi 1 DPRD ini sedianya menghadirkan Lukmanul untuk klarifikasi. Namun, bersangkutan tidak datang. Walau begitu, pertemuan tetap berlangsung dengan dihadiri Ketua Komisi 1 dan anggota. Lainnya, ada Kepala Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Karto didampingi Sekretaris Badan dan Kepala Bidang.

Baca Juga:  Hari HAM di Bandung, Kemenkumham maksimalkan layanan pengaduan HAM se-Indonesia

Hadir pula, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inayatullah didampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Bina Program serta Pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Bekasi.

Lukmanul selaku penggerak aksi unjuk rasa guru GTK dan TKK pada Jumat (29/11/2019) lalu, sengaja tidak datang, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ia hanya mengirim surat balasan undangan yang dikirim Komisi 1 DPRD Kota Bekasi kepada dirinya.

Senada dengan Ketua Komisi I, polikus anggota fraksi PDIP Nicodemus Gojang, bersuara lebih keras. Ia meminta Kepala Disdik dan Kepala BKPPD untuk memecat Lukmanul, karena sengaja melecehkan DPRD dan menyebar isu hoax.

”Kop surat dan isi surat jawaban dari kordinator aksi sudah jelas, legalitasnya forum tersebut dipertanyakan dan surat tersebut tidak ada stempelnya,” ucapnya.

”Kita panggil secara lembaga agar hadir memberikan klarifikasi, malah mengirim surat tidak hadir. Ini namanya pelecehan terhadap lembaga,” imbuhnya. @sofie