Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Pemerintah diminta selamatkan aset Negara, sebelum “groundbreaking” Pelabuhan Marunda
Marunda Cemter di kawasan Pelabuhan Marunda. @foto:ist
DKI

Pemerintah diminta selamatkan aset Negara, sebelum “groundbreaking” Pelabuhan Marunda 

LENSAINDONESIA.COM: Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jatmi (Jam’iyyah Ahli ThorIqoh Al Muktabaroh Indonesia) turut prihatin terjadinya persengketaan berlarut-larut terkait aset negara, Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara yang diperjuangkan perusahaan pemerintah, PT KBN dari penguasaahn perusahaan swasta, PT KCN.

Karenanya, Pengurus DPP Jatmi berharap pemerintah segera turun tangan. Sehingga, Negara hadir di tengah perseteruan hukum, apalagi menyangkut aset Negara. Juga demi kelangsungan program strategis nasional. Proyek pembangunan Pelabuhan Marunda untuk menunjang pelabuhan bongkar muat Tanjung Priok.

Ketua Bidang Usaha Ekonomi dan Syariah DPP Jatmi, Ustadz Rizal, mengatakan perlunya pemerintah turun tangan, karena ada indikasi manajemen perusahaan PT KCN sejak tahun 2015 hingga 2018 tidak melaporkan keuangan perusahaan secara benar sebagaimana diamanahkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), kepada PT KBN (Kawasan Berikat Nusantara).

“Kalau benar nilai dividen yang diterima PT KBN sejak 2004 hingga 2019 baru senilai Rp3,1 miliar, perlu dipertanyakan. Masih banyak lagi hal aneh yang ditemukan dalam perjanjian kedua bela pihak. Sebab itu, pemerintah harus turun tangan mengatasi ini,” kata Rizal, yang terpaksa harus ikut biacara lantaran DPP Jatmi dijadikan tempat curhatan dari pihak PT KBN (Persero), yang merupakan badan usaha plat merah ini.

PT PCN (Karya Citra Nusantara) ini merupakan anak perusahaan patungan PT KBN dengan pihak swasta, PT KTU (Karya Teknik Utama).

Belakangan, yang juga jadi tanda tanya, munculnya tudingan PT KCN terhadap PT KBN, dianggap menghambat investasi proyek Tol Laut. Bahkan, seolah-olah PT KBN menghambat program pemerintah ini.

Direktur Pengkajian LPIPB, Teddy Mulyadi, dan Ketua Bidang Usaha Ekonomi dan Syariah DPP Jatmi, Ustadz Riza (kanan)l. @foto:valen

Lembaga Pengkajian Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB) setelah melakukan kajian mendalam, menyesalkan PT KCN yang sebagian sahamnya dimiliki pihak swasta, dalam perkembangan justru menyudutkan perusahaan induk, PT KBN yang murni perusahaan pemerintah.

Baca Juga:  Seorang pengunjung tewas terjatuh dari lantai 4 Galaxy Mall

“Mari kita telusuri dulu permasalahannya, kita tarik benang merahnya dari awal. Kondisi yang sebenarnya adalah PT KBN berjuang menyelamatkan aset negara berupa lahan Pelabuhan Marunda dari upaya perampasan (penyerobotan),” ungkap Teddy Mulyadi, Direktur Pengkajian LPIPB.

Dalam upaya itu, PT KBN telah melayangkan gugatan terhadap PT KCN untuk membatalkan Perjanjian Konsesi No. HK.107/1/9/KSOP. MRD-16 dan No.001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 yang dilakukan secara tidak sah oleh PT. KCN.

“Bahwa terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992, yaitu pengalihan status dan kepemilikan atas Pier I, II dan III oleh PT KCN dalam konsesi tersebut,” tutur Teddy.

LPIPB meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait persoalan Pelabuhan Marunda sebagaimana informasi terkini akan ada rencana “groundbreaking” Pelabuhan Marunda.

“Selesaikan dulu persoalan pokoknya, supaya tidak menimbulkan masalah baru bagi pemerintah. khususnya Kementerian BUMN,” kata Teddy.

“Kami berharap agar seluruh persoalan antara PT KBN dengan PT KCN tuntas. Negara tidak dirugikan, asset negara terselamatkan,” pungkasnya.

Diketahui, PT KCN membangun tiga proyek dermaga di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, untuk dijadikan pendukung Pelabuhan Tanjung Priok. Bahkan, pembangunan dermaga pier 1 di area 42 hektar sudah rampung. Kini, melanjutkan pembangunan dermaga pier 2. Sedang proyek dermaga pier 3 belum masih rencana.

Area sebagian proyek pier 2, masih berupa perairan, dan belum menjadi daratan. Rencanaya, panjang dermaga 5,35 KM. Total luas supporting area mencapai 100 hektare.

Pembangunan tiga proyek dermaga di Pelabuhan Marunda itu akan dijadikan pelabuhan khusus barang curah (non-peti kemas). Tujuannya, untuk mendukung aktivitas pelabuhan utama Tanjung Priok, sehingga “dwelling time” Indonesia atau proses bongkar bisa lebih efektif dan efisien. @valen