Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Presiden Jokowi tanggapi isu masa jabatan presiden jadi tiga periode
Ilustrasi Presiden Joko Widodo. @dok. biropers setpres
HEADLINE

Presiden Jokowi tanggapi isu masa jabatan presiden jadi tiga periode 

LENSAINDONESIA.COM: Presiden Joko Widodo tegas menyatakan bahwa ia merupakan figur yang dipilih rakyat melalui pemilihan secara langsung. Karena itu, Presiden tidak menghendaki adanya wacana-wacana seperti pemilihan presiden oleh MPR, hingga masa jabatan presiden yang dapat sampai tiga periode sebagaimana yang saat ini tengah bergulir.

Kepada para jurnalis, Kepala Negara mengatakan bahwa saat awal berkembangnya wacana amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 beberapa waktu lalu, ia bertanya-tanya apakah wacana tersebut memang hanya berkutat pada urusan haluan negara saja.

Presiden juga memandang bahwa wacana tersebut dapat berimplikasi luas hingga memunculkan isu-isu baru di luar tujuan semula.

“Saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu, waktu ada keinginan untuk amendemen (terbatas), apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amendemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar ke mana-mana?”, kata Presiden Jokowi. di Kantor Presiden, Senin (2/12/2019).

Sebagaimana diketahui, saat ini tengah berkembang isu di masyarakat mengenai amendemen UUD 1945. Utamanya, yang berkaitan dengan pemilihan presiden. Selain wacana pemilihan presiden oleh MPR, dinamika terkini menyebut sejumlah opsi mengenai masa jabatan presiden. Di antaranya, menjadi tiga periode. Atau, satu periode saja, namun berjangka waktu delapan tahun.

“Sekarang ini, kenyataannya seperti itu kan (melebar)? Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali, tapi delapan tahun. Akan ke mana-mana,” ungkap Presiden Jokowi.

Secara pribadi, Kepala Negara memandang bahwa dibandingkan berbicara seputar hal tersebut, lebih baik segenap tenaga difokuskan pada upaya-upaya peningkatan ekonomi yang menghadapi tantangan dari tekanan-tekanan eksternal.
Menurutnya, isu-isu tersebut membutuhkan perhatian besar untuk dapat dicarikan jalan keluarnya.

Baca Juga:  Polisi gagalkan 2 juta pil koplo masuk Surabaya jelang pesta tahun baru

“Jadi lebih baik tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan,” tuturnya.

Diketahui, Presiden saat melakukan pertemuan dengan Ketua MPR periode 2014-2019, Zulkifli Hasan, dan pimpinan MPR periode 2019-2024 pada pertengahan Oktober 2019, selaku Kepala Negara memang sempat menanyakan usulan mengenai amendemen terbatas UUD 1945 yang direkomendasikan MPR periode 2014-2019. @jrk

Autentikasi:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden