LENSAINDONESIA.COM: Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal pada 12 November 2019 terkesan mengundang polemik, khususnya pada Halal Center dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), juga pelaku usaha.

Keputusan tersebut mengusung kebijakan diskresi yang mengukuhkan kerjasama BPJPH, MUI dan LPPOM MUI dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Diskresi ini ada karena sejak pemberlakuan UU JPH tanggal 17 Oktober 2019 hingga kini belum ada peraturan menteri keuangan tentang tarif sertifikasi halal, padahal peraturan tarif menjadi salah satu dasar pijakan layanan sertifikasi halal oleh BPJPH. Fakta ini dikhawatirkan mengganggu layanan sertifikasi halal menyebabkan lahirnya KMA 982 ini.

LPH-LPH tersebut rata-rata dari perguruan tinggi negeri dan ormas Islam yang menilai KMA ini mencederai undang-undang dan peraturan di bawahnya, sebab mengembalikan monopoli LPPOM MUI. Di sisi pelaku usaha menilai, KMA 982 ini menyebabkan layanan sertifikasi halal menjadi semakin rumit.

Saat dikonformasi melalui telepon, Ketua Harian Halal Institute, H. SJ. Arifin mengatakan, KMA ini memiliki banyak cacat dan terindikasi ada penumpang gelap di dalamnya.

“Ini kan persoalan awalnya adalah soal tarif menkeu yang belum keluar, kok tiba-tiba ada penetapan LPPOM MUI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa halal. Masalah tarif kok melompat jadi soal kewenangan. Ini ada apa sebenarnya?” ungkap Arifin kepada Lensaindonesia.com, Jumat (06/12/2019).

Terkait kecacatan KMA 982, Arifin menjelaskan, dilihat dari konsideran menimbang huruf b, dari sisi apa pihak menteri menyatakan kerjasama BPJPH dengan LPPOM MUI sesuai ketentuan peraturan perundangan.

“Peraturan yang mana? Dan lihat juga putusan diktum kedua huruf c, memberi kewenangan LPPOM MUI, itu dasarnya apa? Itu kan mematikan LPH-LPH yang sudah didirikan PTN, NU, Muhammadiyah dan lainnya. Ini kok malah monopoli lagi. Tidak bisa dong kebijakan diskresi tapi melanggar banyak peraturan” tuturnya.

Calon auditor halal dari sejumlah LPH belum tersertifikasi
Menurutnya, hingga saat ini baru LPPOM MUI yang sah sebagai LPH, sebab persoalan ini harus dikembalikan ke masalah utamanya. Salah satu penyebabnya adalah calon auditor halal LPH-LPH belum disertifikasi oleh MUI.

“Kan itu calon-calon auditor sudah lama lulus diklat, kenapa tidak segera disertifikasi oleh MUI. Berarti MUI nya dong yang belum siap melaksanakan sertifikasi. Ini kan seperti bottle neck, salurannya hanya satu, MUI. Jadinya tersumbat. Jadi calon auditor halal yang telah lulus diklat terbengkalai. Lalu LPH nya menjadi tidak terakreditasi. Kok saya melihat semuanya berhubungan ya. Mudah-mudahan ini tidak disengaja”, tegas Arifin.

Untuk Persoalan tarif, lanjutnya, masih belum ada peraturan tentang tarif layanan sertifikasi halal dari menteri keuangan. Harusnya bisa diatasi dengan pengusulan kepada menteri keuangan agar kewenangan penetapan tarif layanan sertifikasi halal dapat didelegasikan kepada menteri agama atau kepala BPJPH sebagai BLU, sesuai dengan Pasal 9 ayat (9) dan (10) PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 9 dan 10 Permenkeu Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum.

“Sebenarnya persoalan mudah, kenapa jadi ribet? BPJPH sebagai BLU bisa kok menerbitkan tarif sementara. Ini malah lari kemana-mana yang ujungnya monopoli lagi. Semoga kementerian agama evaluasi semuanya, nggak mudah ditunggangi kepentingan-kepentingan aktor non-negara” paparnya.

Bagi arifin, semua pihak harap mengerti, UU JPH semangatnya membuktikan negara hadir untuk membebaskan dan menjaga rakyat, khususnya umat Islam Indonesia. Namun ada peraturan yang makin menjauhkan rakyat dari negaranya sebab diambil alih oleh aktor non-negara.

“Ini bertolak belakang dengan misi yang diintruksikan presiden di setiap kementerian yakni untuk memudahkan, mengeifisiensi, dan membuat lapangan kerja baru. Jangan ada yang terindikasi merusak rencana presiden untuk menyejahterakan rakyat dan umat Islam” pungkas Arifin.@Rel-Licom