Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Hari HAM di Bandung, Kemenkumham maksimalkan layanan pengaduan HAM se-Indonesia
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkumham, Mualimin Abdi, SH, MH (tiga dari kiri) menyatu dengan masyarakat Bandung, ikut kegiatan Jalan Santai (Fun Walk). @foto: caca
HEADLINE

Hari HAM di Bandung, Kemenkumham maksimalkan layanan pengaduan HAM se-Indonesia 

LENSAINDONESIA.COM: Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Mualimin Abdi melepas kegiatan Jalan Santai (Fun Walk) dalam rangka memeriahkan Hari HAM sedunia di kawasan Kiara Park Jalan Kiaracondong, Bandung, Minggu (8/12/2019).

Acara Jalan Santai yang diikuti 1500 orang ini, juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

“Intinya kegiatan ini sebagai implementasi dari amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar RI, bahwa penghormatan perlindungan pemenuhan penegakan dan pemajuan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab Negara, khususnya pemerintah. Pemerintah yang punya nomenklatur pemenuhan HAM adalah Kemenkumham. Terkait itu, kami menggelar berbagai macam kegiatan dan puncak Hari HAM sedunia yang ke-71 ini digelar di Bandung,” kata Mualimin kepada awak media, saat melepas kegiatan Jalan Sehat ini.

Salah satu kegiatan yang dilakukan, yaitu penilaian terhadap 514 Kabupaten/Kota di Indonesia dalam memberikan layanan kepada masyarakat, apakah memenuhi kualifikasi peduli HAM atau tidak.

“Aturan mainnya jelas ada dalam Peraturan Kemenkumham, harus memenuhi tujuh hal. Di antaranya, perempuan, anak, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan difabel,” jelasnya.

“Penilaiannya dilakukan oleh tim independen yang melibatkan LSM, akademisi. Dari 514 Kab/Kota ini kemungkinan kurang lebih 60% yang mendapatkan itu,” imbuh Mualimin.

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkumham, Mualimin Abdi, SH, MH menyerahkan hadiah ELD untuk pemenang Jalan Santai (Fun Walk). di Bandung. @foto: caca

Mualimin menargetkan, agar seluruh kabupaten/kota di Indonesia peduli HAM. Esensi dari pelayanan yang diberikan oleh kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebetulnya dalam rangka pemenuhan perlindungan HAM.
Karena, lanjut Mualamin, HAM itu melingkupi seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti sipil politik, hak memilih atau hak untuk dipilih, kebebasan beragama dan seterusnya

Ia menambahkan, dalam hal aspek ekonomi sosial budaya itu sebagaimana yang sekarang sedang digalakkan oleh Presiden itu seperti membangun infrastruktur semuanya dalam rangka pemenuhan HAM.

“Karena kewajiban pemerintah dari mulai Presiden sampai Bupati Walikota itu adalah dalam rangka untuk pemenuhan HAM,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga telah melakukan penilaian pelayanan publik berbasis HAM walaupun baru untuk internal. Penilaian yang dilakukan, kata dia, adalah pelayanan publik.

“Misalnya, bagaimana pelayanan Lembaga Pemasyarakatan kepada warga binaannya maupun orang yang datang. Kemudian pelayanan publik di UPT imigrasi, bagaimana pelayanan pembuatan paspor yang melayaninya seperti apa. Konteksnya harus yang berkeadilan,” kata Mualimin.

Hal lain yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, adalah membuka pos pengaduan masyarakat guna melakukan pengaduan terhadap permasalahan HAM di seluruh Lapas dan Kantor Imigrasi.

“Masyarakat yang hak asasinya terlanggar tinggal datang ke Lembaga Pemasyarakatan atau Kantor Imigrasi kemudian akan kita proses dan tindaklanjuti. Akan kita kejar terus,” pungkas Mualimin. @caca