Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Program Kartu Sehat distop Walikota Bekasi, DPRD ‘tepuk jidat’ pertanyakan dana Rp383 M
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Kartu Sehat-NIK yang distop. @foto:pingpoint
JABODETABEK

Program Kartu Sehat distop Walikota Bekasi, DPRD ‘tepuk jidat’ pertanyakan dana Rp383 M 

LENSAINDONESIA.COM: Surat Edaran Wali Kota Bekasi terkait penghentian sementara program Kartu Sehat berbasis NIK (KS NIK) yang terbit beberapa waktu lalu, disayangkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi.

Berdasarkan keterangan surat tersebut, program kesehatan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi ini, akan berhenti mulai 1 Januari 2020 mendatang. Alasan Pemkot Bekasi, karena sedang merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan agar tidak tumpang tindih dengan program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

“Kita menyayangkan kalau kartu sehat dihentikan. Jelas, ini tidak ada solusi bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sardi, seolah menepuk jidat lantaran heran merespon kebijakan itu.

Sardi juga mempertanyakan penghentian KS-NIK oleh Walikota berdasarkan surat edaran nomor: 440/7894/DINKES tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Jamkesda KS-NIK) tahun 2020. Surat edaran itu ditandatangani Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tertera tanggal 29 November 2019.

Menurut Sardi, seharusnya pihak Pemkot menyampaikan kepada DPRD. Padahal, DPRD Kota Bekasi mendukung program pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.

“Ini kok Pemkot atau dinas kesehatan sengaja tidak memberitahukan ke DPRD tentang penghentian sementara. Dinas kesehatan tidak bisa sepihak saja, gitu,” protesnya, kesal.

Terpisah, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Ustuchri yang juga bertugas di badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, menyayangkan pemutusan sepihak oleh Pemkot. Karena soal kesehatan ini menyangkut hajat orang banyak. Ketika paripurna RAPBD, dinamika polemik cukup tinggi soal surat rekomendasi KPK terkait Permendagri No 33 Tahun 2019.

“Saya saya kira langkah itu seharus dirumuskan bersama antara Wali Kota dengan DPRD. Jangan sampai kepeleset lagi,” protes Ahmad, seperti merasakan hal sama jua seolah ikut ‘menepuk jidat’.

“Jelasnya, Perda KS pun harus di-review karena sudah tidak relevan lagi,” imbuh Ahmad.

Ahmad mengakui, pihaknya masih akan melihat, apakah Perda akan dihapus akan ada antisipasinya.

“Sebagai antisipasinya, pemerintah kota Bekasi harus duduk bersama dengan DPRD sebagai wakil masyarakat,” pinta Ahmad.

“Saya kira ada niat baik dari eksekutif untuk menghentikan program Jamkesda KS-NIK. Sehingga, tidak lagi menunggu evaluasi dari Gubernur Provinsi Jawa Barat,” imbuhnya.

Tinggal penyesuaian di APBD, lanjutnya, juga tidak berubah, karena KUA-PPAS nya juga sudah dikunci dari periode yang lalu. Sehingga, harus ada penyesuaian seperti apa, jadi apa, itu perlu pembahasan dan duduk bersama.

“Jika program KS dihentikan, kemanakah anggaran Rp383 miliar berlabuh? Nantinya, itu yang mau kita bahas?”, Tanya Ahmad.

Sepatutnya ada integrasi langsung dengan BPJS. Soalnya, itu memang itung itungannya. Kalau PNS, TNI/Polri, Pekerja yang menerima upah kemudian BPJS-nya dibayarkan oleh perusahaan atau majikan, maka tidak perlu lagi di-cover.

“Tinggal berapa sisanya dan berapa hitung-hitungannya. Saya kira datanya harus dicocokan dan baru selanjutnya bicara soal penyesuaian,” jelasnya.

Ustuchri mengritik Wali Kota tidak boleh gegabah, karena terkait langsung dengan Rp300 miliyar lebih, dan menyangkut nasib 2.4 juta warga kota Bekasi.

“Karena itu, Wali Kota harus duduk bersama dengan DPRD,” pungkasnya. @sofie