LENSAINDONESIA.COM: KH. Said Aqil Siradj mengatakan, bangsa Indonesia wajib bersyukur dianugerahi kelebihan yang berlimpah. Tak hanya alam, agama, ras juga budaya, dan keberagaman itu masih utuh. “Keutuhan itu karena kita memiliki ideologi Pancasila,” katanya.

Walau pun demikian, menurut Ketua Umum PB NU yang jadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini, tantangan Indonesia saat ini dan ke depan bukan hanya toleransi soal agama, namun juga masalah ekonomi.

“Kesenjangan dan ketidakadilan masih terjadi di mana-mana,” tegas KH. Said Aqil Siradj dalam diskusi bertema “Mewujudkan Negara yang Damai dan Toleran untuk Indonesia yang Lebih Maju” di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Hadir dalam diskusi itu Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno, anggota Dewan Pengarah Andres Anangguru Yewangoe, Sudhamek Agoeng Widodo, dan Ketua Komisi II DPR Ahmadi Doli Kurnia.

Nilai-nilai Pancasila itu, kata dia, jika dihayati semestinya menjadi perekat kita semua. Sehingga, cita-cita mewujudkan Indonesia damai, toleran, dan maju bisa teruwujud.

Ketua Umum PBNU ini bercerita pernah merasa miris ketika melihat kemiskinan penduduk di sekitar daerah pertambangan. “Bayangkan itu mereka hidup di sekitar daerah tambang, tapi miskin,” ujarnya.

Ke depan, kata dia, pemerintah harus bisa mengurangi kesenjangan ini melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Sebab, kesenjangan, kemiskinan, dan kebodohan akan memicu gerakan-gerakan radikalisme.
”Para konglomerat juga harus peduli dengan orang kecil,” katanya.

Dewan Pengarah BPIP, Sudhamek berharap ke depan pemerintah menelorkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong tumbuhnya UMKM. Sebab, kata dia, UMKM ini menjadi salah satu faktor yang menciptakan pemerataan ekonomi. “Meski kecil, tapi usaha ini bisa menyerap banyak tanaga kerja,” ujarnya.

Mantan Wapres, Try Sutrisno mempertegas, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila mestinya menjadi pegangan Indonesia. Pendiri bangsa sudah merumuskan semua nilai-nilai universal itu ke dalam lima Pancasila mulai sikap toleran hingga kerjasama.

“Sayangnya saat ini yang menonjol itu kepentingan pribadi, kelompok, dan bangsa. Ini tantangan yang harus kita atasi,” ujarnya.

Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, adanya BPIP ini menjadi momentum yang bagus untuk membumikan nilai-nilai Pancasila. Sehingga, semua harapan tentang Indonesia maju, berkeadilan, toleran bisa segera terwujud. “Rugi besar kalau kita ini mengabaikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila,” katanya.

Menurut dia, agar nilai-nilai Pancasila ini tak terabaikan, DPR berencana memperkuat posisi BPIP ini melalui Undang-undang, bukan peraturan presiden. Harapannya, dengan adanya Undang-undang tentang BPIP, percepatan membumikan nilai-nilai Pancasila ke generasi muda bisa terlaksana segera. “Kalau kita punya pemahaman yang sama, Insya Allah persoalan yang kita hadapi akan selesai,” ujarnya.

Staf Khusus Dewan Pengarah Beni Susetyo sepakat dengan Doli. Kata dia, pembumian nilai-nilai Pancasila ke generasi muda sesuai dengan harapan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Presidential Lecture pekan lalu. Metode penyampaian ke generasi muda ini harus disampaikan dengan kekinian agar nilai-nilai Pancasila itu bisa merasuk.

“Kita bisa gunakan semua platform teknologi digital,” ujar Beni. @jrk