Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Sidang pengusaha serobot tanah rakyat 20Ha, 5 Kades akui jual ke Puskopkar Jatim
Saksi para Kades mengakui melapas tanah aset TKD (Tanah Kas Desa) kepada Puskopkar Jatim dan bukan perorangan. @foto:ist
HEADLINE

Sidang pengusaha serobot tanah rakyat 20Ha, 5 Kades akui jual ke Puskopkar Jatim 

LENSAINDONESIA.COM: Sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan akta otentik dan penyerobotan tanah rakyat 20 hektar milik Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim, kembali digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sidang mengundang perhatian kalangan pebisnis Jawa Timur, lantaran salah satu terdakwanya, pengusaha kakap Jawa Timur yang kerap berpekara pidana, Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan.

Selama proses sidang yang berlangsung Senin (9/12/209), Jaksa Penuntut Umum (JPU) memunculkan 5 orang saksi. Mereka merupakan Kepala Desa (Kades) maupun mantan Kades yang tanah-tanah TKD (Tanah Kas Desa)-nya dilepas kepada Puskopkar Jatim untuk alasan pembangunan perumahan karyawan.

Proses sidang kasus ini, selain mendudukkan Henry di kursi pesakitan sebagai terdakwa, juga empat terdakwa lain, yaitu Reny Susetyowardhani merupakan anak mantan Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim Iskanda (almarhum), dan tiga notaris, yaitu Yuli Ekawati, Umi Chalsum, Dyah Nuswantari Ekapsari. Berkas masing-masing terdakwa sengaja oleh JPU dipisahkan (spliting).

Ketua Majelis Hakim, Ahmad Peten Sili setelah mengambil sumpah para saksi, memerintahkan keluar ruangan sidang. Kemudian, para saksi dipanggil secara bergiliran untuk didengar kesaksiannya di bawah sumpah.

Saksi yang diperiksa pertama, yaitu Mantan Pj Kades Wadungasri, Ahmad Yazid. Saksi ini dicecar JPU Budhi tentang pelepasanya tanah TKD di wilayahnya kepada Puskopkar Jatim.

Yazid mengaku, tanah TKD itu memang milik desa yang dipimpinnya, Desa Wadungasri. Lokasinya, di Desa Pranti, Kecamatan Sedati. Saat itu, TKD dibeli Puskopkar Jatim lewat Kepada Divisi (Kadivisi) Perumahan Puskopkar Jatim Iskandar.

“Sesuai dokumen yang ada di desa kami, tanah TKD dilepas kepada Puskopkar Jatim tahun 1994,” kata Yazid.

Majelis hakim ketika memriksa saksi lainnya, Al Irsyad, mantan Kades Janti, Kecamatan Waru, kesaksiannya ternyata sama. Saat dicecar JPU, Al Isyad mengaku bahwa tanah TKD seluas 5,1 hektare di Desa Janti yang juga berlokasi di Desa Pranti, Kecamatan Sedati, dibeli Puskopkar Jatim melalui Kadivisi Perumahan Puskopkar Jatim, Iskandar.

“Desa kami melepas tanah TKD untuk Puskopkar Jatim,” jelasnya. Karena untuk Puskopkar dan bukan pribadi, pihak desa rela melepaskan. Apalagi, ada surat dokumen dari pemerintah kabupaten, yang menyebutkan TKD itu diperuntukan perumahan karyawan anggota Puskopkar Jawa Timur.

Kades Desa Pranti, Suhaimi juga mengaku sama, pihaknya melepas tanah TKD seluas 3,5 hektare hanya kepada Puskopkar Jatim, meski melalui Kadivisi Perumahan Puskopkar Jatim Iskandar.

Dari semua bukti dokumen, diketahui, kepemilikan tanah Puskopkar Jatim itu mendasarkan Surat Pelepasan Hak (SPH) dari enam desa. yakni, Desa Pranti, Desa Tropodo, Desa Kepuhkiriman, Desa Janti, Desa Brebek dan Desa Wadungasri di Kabpaten Sidoarjo. SPH itu Tahun 1994 sesuai proses pelepasan.

Di antara saksi menerangkan Puskopkar melakukan pembebasan lahan atas tanah TKD itu berdasarkan surat-surat dari pemerinah daerah. Tanah itu per meter dibeli mencapai Rp 15.000.

Saksi Kades Suhaimi mengakui, lahan tanah milik milik rakyat yang kemudian dilepas ke Puskopkar Jatim, ternyata dalam perkembangannya ada pihak lain yang menguasai, yaitu PT Gala Bumi Perkasa dan sedang dibangun bisnis pusat pergudangan.

Diketahui, Bareskrim Mabes Polri mengungkap dugaan pemalsuan akta otentik itu, hingga tanah Puskopkar akhirnya dikuasai terdakwa Cen Liang alian Henry J Gunawan pengusaha ternama di Jawa Timur yang terlibat kasus Pasar Turi dan kasus-kasus perkara pidana penipuan sesama rekan bisnis. Terdakwa ini selaku Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa.

Terdakwa Reny Susetyowardani, sebagai anak Kadivisi Puskopkar, Iskandar yang sudah meninggal dunia terungkap di penyidik Mabes Polri, selaku yang menjual tanah Puskopkar kepada Henry J Gunawan. Dasarnya, menggunakan akta okta otentik yang diduga dipalsu, sehingga tanah Puskopkar menjadi hak almarhum ayahnya, Iskandar yang hanya Kepala Divisi Perumahan di Puskopkar.

Ketiga terdakwa lain yang juga diduga terlibat pemalsuan akta-akta otentik itu adalah Notaris Umi Chalsum, Notaris Yuli Ekawati dan Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari.

Kasus penyerobotan tanah yang merugikan ribuan warga Jawa Timur yang merupakan anggota Puskopkar ini sempat macet di Polda Jatim. Setelah jadi perhatian serius Kapolri saat dijabat Jenderal Tito Karnavian dan ditangani Bareskrim Mabes Polri, hingga kemudian berlanjut terbit Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SPHP) dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan nomor : B-3744/E.3/Eku.1/8/2019 dan nomor : B-3745/E.3/Eku.1/8/2019 yang diterima pihak Direktur Tipidum Mabes Polri tertanggal 15 Agustus 2019.

Kasus penyerobotan tanah rakyat ini terbongkar Bareskrim, bermodus melakukan pemalsuan akta otentik tanah, yang semula atas nama badan, dialihkan atau dijual yang mengarah pada perorangan. Penyidikan Bareskrim Mabes Polri mengungkap bukti bahwa tanah seluas 20 hektar itu adalah milik Puskopkar Jatim.

Ringkasnya, setelah pelepasan desa ke Puskopkar, tanah itu awalnya atas nama H Iskandar dalam kapasitasnya sebagai Kepala Divisi Perumahan Puskopkar Jatim. Setelah Iskandar meninggal, anaknya, Renny secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Puskopkar merubah dokumen akta otentik tanah itu.

Kemudian, tanah yang lokasinya cukup strategis di depan Bandara Juanda, Sidoarjo itu dijual Reny kepada Cen Liang dengan uang muka Rp 3,5 Miliar, dengan dugaan memalsukan sejumlah dokumen..

Untuk menguasai secara sah tanah itu, Cen Liang memperkarakan Renny di pengadilan terkait jual beli tersebut hingga mendapatkan keputusan inkrach dari Mahkamah Agung. Denga dasar itu, Cen Liang membangun proyek bisnis pergudangan yang diperjualbelikan di atas area total seluas 25 hektar. Dugaan kejahatan Cen Liang ini, Bareskrim Mabes Polri memperkirakan merugikan Puskopkar Rp 300 miliar.

Apalagi, status tanah itu juga masih dijaminkan Puskopkar di BTN di era para pengurusnya sudah meninggal, untuk pinjaman kredit senilai Rp 24 Miliar. Bahkan, sampai saat ini belum lunas. @nvt/ licom_09