LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Jombang meraih predikat sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).

Predikat tersebut disematkan melalui sebuah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) di Gedung Merdeka Bandung, Selasa (10/12/2019).

Penghargaan diserahkan oleh oleh Dirjen Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI, Mualimin Abdi kepada Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab.

Penyerahan penghargaan bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia Ke 71 tahun 2019 yang bertema ‘Pelayanan Publik Yang Berkeadilan’ ini disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan Menko Polhukam Mafud MD.

“Alhamdulillah, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Jombang menerima penghargaan. Sekarang mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM dari Pemerintah Pusat. Melalui penghargaan ini kita telah dinilai memberikan pelayaan publik yang berkeadilan dan peduli HAM,” terang Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab dalam keterangan tertulis yang diterima lensaindonesia.com.

Penilaian Kabupaten dan Kota Peduli HAM ini dimulai sejak tahun 2013. Dan ini adalah penghargaan kesekian kali yang telah diterima oleh Kabupaten Jombang sebagai Kabupaten Peduli HAM. Sebelumnya, Pemkab Jombang juga mendapatkan penghargaan serupa pada tahun 2014, 2015, 2017 dan 2018.

Mundjidah mengatakan, Pemkab Jombang telah dinilai memenuhi 83 indikator yang telah terpenuhi dalam pelayanan pemerintahan untuk mendorong pemenuhan hak dasar warga. Dasar penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 25 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permenkumham nomor 11 Tahun 2013 tentang kriteria Kabupaten/kota peduli HAM.

Indikator penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM terdapat 83 indikator terdiri dari 7 kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Permenkumham Nomor 34 tahun 2016 yakni Hak atas kesehatan, Pendidikan, Perempuan dan Anak, Kependudukan, Pekerjaan, dan Perumahan yang layak.

Atas penghargaan yang telah diraih, Bupati Jombang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, seluruh perangkat daerah, masyarakat, stake holder yang telah peduli HAM, baik itu hak atas kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, serta lingkungan yang berkelanjutan.

“Utamanya untuk pemenuhan program kegiatan berbasis HAM,” imbuh Putri Pahlawan Nasional KH Wahab Chasbulloh yang dikenal sebagai penggerak dan pendiri Nahdlatul Ulama itu.

“Untuk itu, ke depan dengan diterimanya penghargaan dan Apresiasi dari Pemerintah Pusat ini menjadi semangat sekaligus memotivasi Pemkab Jombang dalam menanamkan program kegiatan berbasis HAM,” pungkas Mundjidah.@Obi